Page 166 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA
(1959-1966)

17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, semua lembaga tersebut tidak me-
ngenal lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Akan tetapi ada lembaga semacam MPR, yang dikenal sebagai Kon-
stituante, yang tugas dan wewenangnya hampir sama dengan Majelis
dalam UUD 1945. Secara lebih jelas, lembaga konstituante ini dikenal
sejak adanya Konstitusi RIS dan UUDS 1950, se-
jak 27 Desember 1949 hingga 5 Juli 1950, saat
berlakunya kembali UUD 1945.

Kembali pada masalah pembentukan DPR, da- “Sebelum Majelis
lam sejumlah periode seperti disebut di muka, Permusyawaratan
dalam praktiknya tidak ada, karena UUD 1945
pada saat itu hanya bernilai semantik. Lemba- Rakyat, Dewan
ga majelis ini belum dibentuk sehingga segala Perwakilan Rakyat, dan
tugas dan wewenangnya dilaksanakan sepe-
nuhnya oleh Presiden bersama Komite Nasio- Dewan Pertimbangan
nal Pusat (KNP). Hal yang demikian ini memang yang dibentuk menurut
dimungkinkan Undang-Undang Dasar 1945
berdasarkan Pasal IV Aturan Peralihan. Di sana Undang-Undang Dasar,
disebutkan: “Sebelum Majelis Permusyawaratan segala kekuasaannya
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan De-
wan Pertimbangan yang dibentuk menurut dijalankan sepenuhnya
Undang-Undang Dasar, segala kekuasaannya oleh Presiden dengan
dijalankan sepenuhnya oleh Presiden dengan
bantuan Komite Nasional” . bantuan Komite
Nasional”.
Komite nasional yang dimaksud ialah
KNP, yang dilantik pada 29 Agustus 1945,
lebih kurang 11 hari setelah UUD 1945 di-
sahkan. Jumlah anggotanya sekitar 150
orang, terdiri dari 27 orang Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia, termasuk enam orang yang ditambah atas tanggung jawab
Presiden Soekarno sebagai ketua panitia, dan ditambah lagi dengan
pemimpin-pemimpin rakyat dari segala golongan, aliran dan lapisan
seperti pangreh praja, alim ulama, kaum pergerakan, pemuda-pemu-
da, serta kaum dagang dan perniagaan.

Pada mulanya, kedudukan komite tersebut hanya sebagai pembantu
Presiden, yakni sekadar memberikan pertimbangan dan usul. Dari Pa-
sal IV Aturan Peralihan UUD 1945, terlihat bahwa kekuasaan KNP tidak
sama persis dengan majelis. Akan tetapi, setelah 40 hari kemudian,

dpr.go.id 159