Page 170 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA
(1959-1966)

tersebut. Dalam hal pengawasan, fungsi badan legislatif dalam suatu
masyarakat yang merdeka di bawah rule of law guna menciptakan dan
memelihara kondisi-kondisi yang akan mempertahankan the dignity of
man as an individual.

Namun realitas sejarah mencatat, DPR tidak selalu memiliki posisi yang
kuat dan solid dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap peme-
rintah. Setelah melewati proses yang dinamis selama masa Demokrasi
Parlementer pada 1950-an, DPR setelahnya tidak lagi bisa menghadir-
kan situasi checks and balances secara utuh dengan kekuasaan ekse-
kutif. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menjadi titik tolak dari senjakala fungsi
parlemen di Indonesia pada masa itu, setidaknya hingga hampir 40 ta-
hun kemudian.

Dari aspek hukum, hingga kini legalitas Dekrit Presiden memang masih
bisa memicu perdebatan. Beberapa kalangan
menyebut dekrit adalah cara yang tidak konsti-
tusional yang ditempuh pemerintahan Soekarno
setelah melihat kegagalan Dewan Konstituante
membentuk UUD baru pengganti UUD Semen- Yang dimaksud dengan
tara 1950 dan rentetan peristiwa politik selama Penetapan Presiden
masa Demokrasi Parlementer. Namun, penda-
pat lain menyebutkan bahwa Dekrit 5 Juli 1959 (Penpres) sebagaimana
memiliki dasar hukum staatsnoodrecht, yang dijelaskan dalam bagian
merujuk pada keadaan darurat negara. Dalam
pengertian subjektif, hukum tata negara darurat Penjelasan Penetapan
(staatsnoodrecht) menjadi kewenangan pengu- Presiden Republik
asa negara untuk menyatakan adanya bahaya
meskipun belum atau tidak ada aturan tertulis Indonesia Nomor 1
untuk itu terlebih dahulu. Tahun 1959 tentang DPR
ini adalah Peraturan
Karena itu, kelanjutan atas Dekrit Presiden bagi
eksistensi DPR adalah ketika pada 22 Juli 1959 Presiden sebelum
pemerintah mengeluarkan Penetapan Presiden adanya MPR-DPR
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1959 tentang
DPR. Yang dimaksud dengan Penetapan Presi- dan in concreto dalam
den (Penpres) sebagaimana dijelaskan dalam rangka pelaksanaan
bagian Penjelasan Penetapan Presiden Repub-
lik Indonesia Nomor 1 Tahun 1959 tentang DPR Dekrit Presiden.
ini adalah Peraturan Presiden sebelum adanya
MPR-DPR dan in concreto dalam rangka pelak-
sanaan Dekrit Presiden.

dpr.go.id 163