Page 173 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Pokok tugas komisi pada dasarnya sama de-
ngan tugas seksi-seksi dan bagian-bagian da-
Apabila dipandang lam kedua Tata Tertib DPR. Mengenai hak atau

perlu, ketua dapat usaha DPR, dalam Peraturan Tata Tertib DPR
setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tercantum
merundingkan dengan dalam Bab VI tentang “Usaha-Usaha Dewan
penanya tentang bentuk Perwakilan Rakyat untuk Melaksanakan Tugas-
nya”, sedangkan dalam Tata Tertib DPR masa
dan isi pertanyaan. Demokrasi Parlementer diatur dalam Bab VII

Apabila pertanyaan tentang “Hak-Hak Dewan Perwakilan Rakyat” .

tersebut lalu dijawab Usaha-usaha DPR untuk dapat melaksanakan
oleh Presiden secara tugasnya dan melancarkan kerja sama dengan
pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Per-
tertulis, tidak diadakan aturan Tata Tertib DPR setelah Dekrit Presiden

pembicaraan lisan 5 Juli 1959 mencakup: (1) mengajukan pertanya-
an; (2) meminta keterangan; (3) mengadakan
mengenainya. penyelidikan; (4) mengajukan amendemen; dan
(5) mengajukan pendapat atau usus-usul lain-
nya.

Mengajukan pertanyaan dapat dilakukan oleh
setiap anggota DPR kepada Presiden. Pertanyaan harus singkat, jelas,
dan disampaikan secara tertulis melalui Ketua DPR, yang akan me-
neruskannya kepada Presiden. Apabila dipandang perlu, ketua dapat
merundingkan dengan penanya tentang bentuk dan isi pertanyaan.
Apabila pertanyaan tersebut lalu dijawab oleh Presiden secara tertu-
lis, tidak diadakan pembicaraan lisan mengenainya. Namun, penanya
dapat meminta agar pertanyaan dijawab dengan lisan. Apabila Presi-
den memenuhi permintaan itu, penanya dalam rapat yang ditentukan
dapat menjelaskan secara singkat pertanyaan tersebut agar Presiden
dapat menerangkan secara lebih luas atas pertanyaan dimaksud. Ang-
gota-anggota lain tidak diberi kesempatan berbicara.

Meminta keterangan kepada Presiden dapat diajukan usulnya oleh mi-
nimal 10 orang anggota. Usul tersebut harus singkat dan jelas, serta
disampaikan secara tertulis melalui Ketua DPR. Ketua lalu memberita-
hukan kepada DPR tentang adanya usulan tersebut. Oleh sekretariat,
usulan kemudian diperbanyak dan dibagikan kepada anggota DPR ser-
ta dikirimkan kepada Presiden. Para pengusul lalu diberi kesempatan
menjelaskan usulannya dalam rapat Panitia Permusyawaratan. Setelah
mendapatkan penjelasan dari para pengusul, Panitia Permusyawaratan

166