Page 169 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Begitupun, sejak UUD 1945 dinyatakan kembali
berlaku sampai meletusnya Gerakan Tiga Puluh
Pancasila maupun UUD September/Partai Komunis Indonesia atau oleh

1945 jelas membedakan Bung Karno disebut Gestok, UUD tidak dapat
dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Hal
Badan Perwakilan/ ini dapat dilihat dari hasil-hasil Sidang Umum

Permusyawaratan MPRS Orde Lama, sejak 1960 hingga 1965, yang
putusan-putusannya tidak sesuai atau bahkan
Rakyat menjadi menyimpang dari UUD 1945.

dua badan, yaitu (1) Pancasila maupun UUD 1945 jelas membeda-

Dewan Perwakilan kan Badan Perwakilan/Permusyawaratan Rak-

Rakyat, dan (2) Majelis yat menjadi dua badan, yaitu (1) Dewan Perwa-
kilan Rakyat, dan (2) Majelis Permusyawaratan
Permusyawaratan Rakyat. ”Perwakilan” berasal dari kata wakil,
Rakyat. ”deputy” atau “representative” yang mewakili.
Adapun “permusyawaratan” berasal dari kata
”musyawarat” atau “musyawarah”, yang berar-
ti berunding (“negotiation”, ”deliberation”, atau
perundingan); penentuan wakil tersebut dapat
dipilih, diangkat, atau ditunjuk oleh rakyat.

Dengan kondisi seperti ini, setiap orang akan memilih mengangkat/
menunjuk orang atau golongan yang ia percayai dalam membawakan
segala kehendaknya. Akan tetapi, karena setiap orang mempunyai ke-
pentingan yang berbeda, serta mempunyai kepercayaan yang berlain-
an terhadap calon-calon wakilnya, perwakilan tersebut harus ditentu-
kan dengan pemilihan. Penunjukan dan pengangkatan adalah sesuatu
yang dirasa tidak mungkin karena rakyat akan menunjuk banyak wakil
rakyat.

Karena itu, seluruh rakyat yang sah menurut undang-undang adalah se-
tiap warga negara Indonesia sebagai subjek hukum mempunyai hak pilih
untuk dan/atau menjadi wakil rakyat yang duduk dalam Dewan Perwakil-
an Rakyat. Dengan demikian, DPR menjadi wakil rakyat secara keseluruh-
an, tetapi belum merupakan penjelmaan rakyat. Penjelmaan rakyat bera-
da pada MPR sebagai pelaksana kedaulatan. Hal ini bertujuan agar MPR
,
betul-betul merupakan ”The People’s Congress” dan sebagai penjelmaan
rakyat atau satu-satunya lembaga tertinggi negara.

Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia me-
rupakan lembaga negara yang menjalankan fungsi-fungsi parlementer

162