Page 171 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Dalam konteks ini, penggunaan penetapan presiden sebagai bentuk
yuridis dalam menyusun DPR 1959 ini sesungguhnya merupakan ben-
tuk peraturan yang baru. Surat Presiden yang ditujukan kepada DPR
pada Agustus 1959 menjelaskan bahwa sejak berlaku kembali UUD
1945, terdapat bentuk peraturan-peraturan negara yang baru, yaitu (1)
Penetapan Presiden untuk melaksanakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959;
(2) Peraturan Presiden; (3) Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan
Peraturan Presiden; (4) Keputusan Presiden; (5) Peraturan Menteri dan
Keputusan Menteri.

Di kemudian hari penetapan-penetapan presi-
den ini mempunyai peranan penting dalam me-
Kepemimpinan nentukan kehidupan ketatanegaraan Republik
Indonesia dan keberadaan DPR. Bagaimanapun,
DPR setelah Dekrit dalam sidang pleno terbuka pertama DPR sete-

Presiden 1959 masih lah “dibentuk kembali” melalui Penetapan Pre-
siden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1959,
diisi oleh orang-orang semua fraksi secara umum mendukung Dekrit
yang sama dengan Presiden dan menerima permintaan Presiden
untuk terus bekerja dalam kerangka UUD 1945.
kepemimpinan DPR

sebelumnya. Dalam sidang yang dihadiri 183 anggota ini,
setiap fraksi memiliki kesempatan berbicara
dengan diwakili oleh salah seorang anggota
fraksinya. Besoknya, anggota DPR “baru” yang
didasarkan pada UUD 1945 dilantik. Kepemim-
pinan DPR setelah Dekrit Presiden 1959 masih diisi oleh orang-orang
yang sama dengan kepemimpinan DPR sebelumnya.

Pemilihan pimpinan DPR ini jadinya tidak mengikuti Peraturan Tata Ter-
tib DPR sebelumnya jika menilik bahwa mereka merupakan pemimpin
parlemen yang baru. Komposisi fraksi terdiri dari 18 fraksi dan terdapat
empat anggota yang menyatakan tidak berfraksi. Keberadaan fraksi di
DPR ini, dari sisi istilah, masih mengikuti istilah “fraksi” yang dikenal se-
jak periode DPR Sementara tahun 1950, sebagaimana tercantum dalam
Pasal 28 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Tata Tertib DPRS. Bahkan, jika
dalam Peraturan Tata Tertib DPRS hanya dijelaskan apa yang dimak-
sud dengan fraksi, dalam tata tertib DPR periode 1959 ini, perihal fraksi
dimuat dalam bab khusus mengenai fraksi.

Dalam Tata Tertib DPR Gotong-Royong RI periode 1960 berikutnya, is-
tilah fraksi kembali menghilang. Hanya dikenal istilah “golongan” pada

164