Page 167 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

kedudukan Komite Nasional menjadi suatu badan yang berwewenang
penuh dan bersama-sama dengan Presiden melaksanakan kekuasa-
an MPR, yaitu sejak Mohammad Hatta mengeluarkan Maklumat Wakil
Presiden Nomor X pada 16 Oktober 1945.

Isi maklumat tersebut secara jelas menyebutkan bahwa kekuasaan
KNP ini menjadi sama dan seimbang untuk melaksanakan tugas dan
wewenang DPR menurut Undang-Undang Dasar 1945, yakni:

a. Kekuasaan legislatif, yakni membuat peraturan perundang-un-
dangan menurut pasal-pasal 5 ayat (1), 20, sampai dengan 22 ayat
(2) UUD 1945.

b. Menetapkan Garis-garis Besar daripada Haluan Negara (GBHN)
menurut Pasal 3 UUD 1945.

Sementara itu, tugas dan wewenang lain yang seharusnya dilakukan oleh
MPR sepenuhnya masih dilaksanakan oleh Presiden dengan bantuan
Komite Nasional sebagaimana yang telah disebut dalam Pasal IV Aturan
Peralihan UUD 1945. Tugas dan wewenang tersebut sebagai berikut:

1. Menetapkan Undang-Undang Dasar, menurut Pasal 3 UUD 1945.

2. Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden Republik
Indonesia menurut Pasal 6 ayat (2) UUD 1945.

3. Menghadapi acara sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden
menurut Pasal 9 UUD 1945.
4. Mengubah Undang-Undang Dasar menurut Pasal 37 UUD 1945.

5. Melakukan kedaulatan rakyat menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945,
dan sebagainya, kesemuanya harus dilakukan Presiden yang di-
bantu KNP.

Dalam sejarah ketatanegaraan, Konstituante hasil pemilihan umum
pada 15 Desember 1955 memulai sidangnya pada 10 November 1956
untuk membentuk undang-undang dasar yang tetap, menggantikan
UUD Sementara 1950 yang sifatnya sementara. Konstituante telah ber-
usaha menyelesaikan tugasnya dalam menyusun undang-undang da-
sar yang baru. Tetapi kemudian pada 22 April 1959 Presiden Soekarno
atas nama pemerintah di hadapan sidang Konstituante menganjurkan
agar, dalam rangka pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, Konstituante
menetapkan saja UUD 1945 menjadi undang-undang dasar negara Re-
publik Indonesia yang tetap.

160