Page 165 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang
yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang,
APBN, dan kebijakan pemerintah. Sementara itu, tugas dan wewenang
DPR lainnya adalah menyerap, menghimpun, menampung, dan me-
nindaklanjuti aspirasi rakyat, termasuk memilih anggota BPK dengan
memperhatikan pertimbangan DPD.

Dewan Perwakilan Rakyat dalam struktur or-
ganisasi maupun kedudukan, tugas, dan we-
wenang serta bagaimana DPR dalam proses
Sekitar 15 tahun setelah pengambilan keputusan telah diatur secara
merdeka/Proklamasi konstitusional dalam UUD 1945. DPR adalah
badan konstitusional yang tinggi dalam Nega-
17 Agustus 1945, DPR ra Kesatuan Republik Indonesia, yang mewakili

belum pernah secara aspirasi rakyat sepenuhnya. Dari sudut praktik
ketatanegaraan Indonesia, DPR mempunyai
murni menjalankan usia yang tidak lagi muda. Sudah banyak tam-

amanat UUD 1945, bal-sulam dan silih berganti dalam beberapa
dekade. Tetapi sampai 1960 DPR baru pada
baik yang bersifat tahap berupaya untuk menjalankan perannya.

sementara maupun Sekitar 15 tahun setelah merdeka/Proklamasi 17

yang bersifat tetap, Agustus 1945, DPR belum pernah secara murni
menjalankan amanat UUD 1945, baik yang ber-
sebagaimana juga sifat sementara maupun yang bersifat tetap, se-
terjadi pada MPR. bagaimana hal ini juga terjadi pada MPR.

Semasa UUD 1945 periode pertama yang berla-
ku sejak 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember
1949, saat berubahnya status Negara Kesatuan
RI yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945
menjadi negara serikat atau yang disebut Republik Indonesia Serikat
(RIS), DPR hanya dikenal dalam teori ketatanegaraan sebagaimana di-
sebut dalam UUD 1945. Sementara itu, dalam praktiknya, MPR belum
terbentuk sebagai lembaga kenegaraan RI. Karena lembaga tertinggi
negara MPR ini belum terwujud sebagaimana dimaksudkan oleh UUD,
segala tugas dan wewenangnya masih dilaksanakan oleh Presiden
atas bantuan Badan Konstituante.

Demikian pula halnya pada masa Undang-Undang Dasar RIS 1949
yang berlaku sejak 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, yaitu
ketika Negara Kesatuan RI merupakan salah satu negara bagian RIS.
Begitu juga dalam masa UUD Sementara 1950 yang berlaku mulai

158