Page 176 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA
(1959-1966)

Terkait dengan kekacauan ekonomi dan moneter
serta rencana pemerintah menyusun anggaran
belanja yang baru tersebut, DPR setelah Dekrit Terkait dengan
Presiden 5 Juli 1959 kemudian juga memandang kekacauan ekonomi dan
perlu untuk mengadakan sebuah panitia tetap
baru yang dinamakan Panitia Anggaran, yang moneter serta rencana
dibentuk untuk selama masa jabatan DPR. Pani- pemerintah menyusun
tia Anggaran ini berkewajiban:

1. Mengikuti penyusunan Rancangan Anggar- anggaran belanja yang
an Pendapatan dan Belanja Negara (RAP- baru tersebut, DPR
BN) oleh pemerintah dari awal, melalui setelah Dekrit Presiden 5
penyelenggaraan hubungan dengan depar-
temen-departemen yang berkait. Juli 1959 kemudian juga

2. Memberikan pendapat kepada DPR menge- memandang perlu untuk
nai rancangan anggaran yang diajukan Pre- mengadakan sebuah
siden kepada DPR.
3. Mengikuti pelaksanaan anggaran yang te- panitia tetap baru yang
lah disahkan. dinamakan Panitia

4. Mengajukan pendapat ke DPR tentang per- Anggaran.
ubahan anggaran belanja.

5. Mengkaji pertanggungjawaban anggaran
dan memberikan laporan kepada DPR.
6. Memberikan pendapat ke DPR mengenai hasil pemeriksaan Ba-
dan Pemeriksa Keuangan.

Selain itu prosedur pembicaraan mengenai RAPBN juga ditetapkan
dengan cara yang berbeda dengan masa sebelumnya. Sebelumnya,
prosedur pembicaraan mengenai RAPBN ditetapkan baru pada saat
DPR akan melakukan pembicaraan mengenai RAPBN. Tetapi, dalam
DPR setelah Dekrit Presiden, pembicaraan mengenai RAPBN harus
mengikuti prosedur yang ajek, yang dimulai dari pembicaraan di Pani-
tia Anggaran, dilanjutkan pembicaraan di komisi, lalu baru dibicarakan
dalam Rapat Pleno DPR. Akan tetapi, ketetapan-ketetapan baru me-
ngenai RAPBN di DPR ini kemudian ternyata tidak berjalan sesuai yang
diharapkan.

Pada Maret 1960, DPR, yang sejak Dekrit Presiden tampak akan me-
ngikuti saja kebijakan Presiden Soekarno, secara mengejutkan meno-
lak anggaran belanja yang diajukan pemerintah, dalam suatu pameran

dpr.go.id 169