Page 158 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN
P. 158

UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                         (1950-1960)





                  Menurut  buku  20  Tahun  Indonesia  Merdeka,
                  semua anggota DPR-GR itu ditunjuk oleh Presi-
                  den Soekarno secara langsung. Karena itu, per-         Sesungguhnya, reaksi-
                  aturan-peraturan tata tertibnya juga ditetapkan
                  sendiri oleh Presiden melalui Peraturan Presiden       reaksi yang muncul
                  Nomor 24 Tahun 1960 dan Peraturan Presiden             terhadap DPR-GR
                  Nomor 32 Tahun 1964. Berdasarkan pidato Pre-
                  siden  25  Juni  1960,  disebutkan  bahwa  tugas       tidaklah lepas dari
                  DPR-GR ialah melaksanakan Manifesto Politik,           permasalahan
                  merealisasikan  Amanat  Penderitaan  Rakyat,
                  dan melaksanakan Demokrasi Terpimpin.                  pembubaran DPR
                                                                         hasil Pemilihan
                  Dalam  upacara  pelantikan  wakil-wakil  ke-
                  tua  DPR-GR  pada  5  Januari  1961,  Presiden         Umum 1955. Hal ini
                  Soekarno  menjelaskan  kembali  bahwa  ke-             terjadi karena sejak
                  dudukan  DPR-GR  ialah  sebagai  pemban-
                  tu  Presiden/Mandataris  MPRS  dan  pemberi            Presiden Soekarno
                  sumbangan  tenaga  kepada  Presiden  untuk             membubarkan
                  melaksanakan segala sesuatu yang ditetapkan
                  oleh MPRS.                                             DPR dan kemudian
                                                                         mengumumkan
                  Bahkan,  lebih  jauh  lagi,  menurut  pengakuan
                  Jenderal A. H. Nasution dalam bukunya Meme-            rencana pembentukan
                  nuhi Panggilan Tugas Jilid 5, Presiden Soekarno        DPR-GR.
                  dengan  sengaja  mengangkat  pimpinan-pim-
                  pinan lembaga legislatif dan juga yudikatif se-
                  bagai  menteri.  Dengan  begitu,  terjadilah  sen-
                  tralisasi kekuasaan. Hal ini disebabkan karena
                  para menteri itu harus bertanggung jawab kepada Presiden dan lem-
                  baga-lembaga itu tersubordinasi di bawah Presiden.


                  Apabila ada lembaga yang dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai
                  dengan keinginan Presiden, lembaga itu akan segera dibubarkan dan
                  diganti dengan yang baru. Hal ini

                  antara lain dialami oleh Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran) di
                  bawah pimpinan Jenderal Nasution. Dengan demikian, apa yang dice-
                  maskan oleh Liga Demokrasi dan mungkin pihak lain yang juga meno-
                  lak pembubaran DPR hasil Pemilihan Umum 1955 dan menolak pem-
                  bentukan DPR-GR sungguh terjadi.








                    dpr.go.id                                                                               151
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163