Page 154 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA
(1950-1960)

demokrasi terpimpin adalah peralihan dari sistem
parlementer yang pusat kekuasaan berada di ta-
ngan partai-partai menuju sistem presidensial de- DPR hasil Pemilu
ngan Presiden Soekarno sebagai pemeran utama.
1955 yang

DPR merupakan salah satu lembaga negara sebenarnya dibentuk
yang tentu terpengaruh ketika Dekrit Presiden dengan landasan
5 Juli 1959 dikeluarkan. DPR, yang kala itu di-
pilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum 1955 pemerintahan
dan bekerja berdasarkan UUDS, diminta tetap parlementer tetap
bekerja menjalankan fungsinya namun dengan
mengganti kelengkapan maupun tata tertib se- bekerja, namun di
suai Undang-Undang Dasar 1945. DPR pada bawah pemerintah
masa setelah dekrit tersebut dapat dikatakan
adalah DPR periode 1959. presidensial.

Jika kita ulas kembali kinerjanya selama peme-
rintahan Kabinet Karya (Kabinet Djuanda), DPR
hasil Pemilihan Umum 1955 memang produktif
dalam membuat dan mengesahkan undang-undang. Sejak 1957 sam-
pai 1958 saja tercatat 167 undang-undang telah disahkan, belum ter-
masuk undang-undang yang disahkan sebelum Dekrit Presiden 5 Juli
1959, yang selama tahun 1959 tercatat 29 undang-undang.

Selama sekitar lima tahun masa tugasnya, DPR hasil Pemilihan Umum
1955 telah secara produktif menghasil produk-produk hukum yang
berguna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebanyak 113 un-
dang-undang baru telah disahkan, dari 145 rancangan undang-undang
yang diajukan pemerintah dan 8 rancangan undang-undang dari usul
inisiatif DPR sendiri.

DPR hasil Pemilu 1955 yang sebenarnya dibentuk dengan landasan pe-
merintah parlementer tetap bekerja namun di bawah pemerintah presi-
densial. DPR 1959 kemudian dilantik pada 23 Juli 1959 di Istana Negara
oleh Presiden Soekarno. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 157
Tahun 1959, ditetapkan pimpinan DPR 1959 yang sebenarnya sama de-
ngan pimpinan DPR 1955, yakni:

• Ketua: Mr. Sartono
• Wakil Ketua I: H. Zainul Arifin
• Wakil Ketua II: Arudji Kartawinata
• Wakil Ketua III: H.Zainul Abidin Ahmad

dpr.go.id 147