Page 152 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA
(1950-1960)

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI
ANGKATAN PERANG

Menetapkan pembubaran Konstituante;

Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi se-
genap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak ber-
lakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara.

Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara,
yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat di-
tambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golong-
an, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara,
akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 5 Juli 1959
Atas nama Rakyat Indonesia:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/
PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG,

Tertanda,

SOEKARNO

Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 utamanya menegaskan Undang-Undang
Dasar 1945 berlaku kembali menggantikan Undang-Undang Dasar
Sementara. Dengan demikian, banyak perubahan yang terjadi dalam
lembaga negara Indonesia. Sistem pemerintahan parlementer digan-
tikan oleh sistem presidensial. Maka, sehari setelah dekrit, tepatnya 6
Juli 1959, Perdana Menteri Djuanda segera menyerahkan mandatnya di
depan parlemen.

Mengiringi dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Letjen A.H.
Nasution sebagai KSAD pun mengeluarkan perintah harian. Perintah
tersebut ditujukan kepada semua prajurit, tamtama, bintara, dan
perwira serta semua pegawai TNI. Isinya adalah anjuran untuk ikut serta
memikul keselamatan bangsa dan negara di saat-saat penting dalam

dpr.go.id 145