Page 155 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

DPR periode 1959 ini memiliki 18 fraksi. Fraksi-fraksi terbentuk dari
penggabungan anggota-anggota yang separtai atau segolongan
atau memiliki kesamaan asas politik. Tidak semua anggota DPR ma -
suk ke fraksi karena terdapat empat orang yang memutuskan tidak
masuk ke fraksi mana pun.

Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden, pada 6 Juli 1959 Perdana Men-
teri Djuanda dan Kabinet Karya mengembalikan mandatnya. Dengan
demikian dibentuk kabinet baru dengan sistem presidensial, yakni Ka-
binet Kerja. Kabinet tersebut disahkan pada 9 Juli 1959 berdasarkan
Surat Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1959. Pada Kabinet Kerja I,
Presiden Soekarno bertindak sebagai perdana menteri. Kemudian un-
tuk membantunya dalam menyelesaikan urusan pemerintahan dalam
Kabinet Kerja I, Presiden Soekarno mengangkat Ir. Djuanda sebagai
menteri pertama. Kabinet Kerja memerintah sejak 1959 sampai 1964,
yaitu Kabinet Kerja I, Kabinet Kerja II, Kabinet Kerja III, dan Kabinet
Kerja IV.

Pada susunan Kabinet Kerja I tidak seorang
pun ketua partai besar diangkat menjadi men-
Selain menghindari teri. Dengan demikian, Kabinet Kerja dapat
dianggap sebagai kabinet non-partai. Untuk
keterikatannya dengan meyakinkan bahwa pemerintahan baru itu

DPR, Soekarno pun sungguh-sungguh bersifat nonpartai, bebera-
pa menteri keluar dari partai mereka, termasuk
berupaya melaksanakan Soebandrio dari PNI dan Leimena dari Partai
sistem politik yang Kristen Indonesia. Hal itu berarti bahwa pe-
ngaruh partai dalam kabinet makin berkurang.
sepenuhnya terpimpin

dengan mengeluarkan Selain menghindari keterikatannya dengan
DPR, Soekarno pun berupaya melaksanakan
Penetapan Presiden sistem politik yang sepenuhnya terpimpin de-

Nomor 7 Tahun 1959 ngan mengeluarkan Penetapan Presiden No-
tentang Syarat-syarat mor 7 Tahun 1959 tentang Syarat-syarat dan
Penyederhanaan Partai Politik. Penetapan pre-
dan Penyederhanaan siden tersebut mencabut Maklumat Pemerintah

Partai Politik. tertanggal 3 November 1945 tentang anjuran
berdirinya partai politik. Akibat maklumat ter-
sebut, pemerintah menilai bahwa partai banyak
bermunculan namun tidak berhasil mewujud-
kan stabilitas politik.

148