Page 156 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN
P. 156
UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA
(1950-1960)
Dalam Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959
Pasal 1 disebutkan bahwa Partai adalah organi-
sasi golongan rakyat berdasarkan persamaan ke-
hendak di dalam Negara untuk memperjuangkan Soekarno
bersama-sama tercapainya tujuan rakyat yang
tersusun dalam bentuk Negara. Asas dan tujuan mengeluarkan
Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Penetapan Presiden
Undang-Undang Dasar 1945 harus diterima dan
dipertahankan oleh partai. Nomor 3 Tahun 1960
yang menyiratkan
Salah satu syarat berdirinya dan diakuinya par-
tai, sebagaimana disebutkan pada Pasal 5, yaitu bahwa DPR hasil
harus mempunyai cabang-cabang yang terse- Pemilihan Umum 1955
bar paling sedikit di seperempat jumlah Daerah dibubarkan pada 5
Tingkat I dan jumlah cabang-cabang itu terse-
bar di seluruh wilayah Republik Indonesia. Maka, Maret 1960.
berdasarkan pengertian dan syarat-syarat terse-
but, akan ada partai-partai politik yang telah ada
sejak Pemilihan Umum 1955 yang akan teran-
cam penyederhanaan.
Partai politik merupakan pilar kekuatan dalam tubuh parlemen dan me-
miliki arti penting dalam sistem pemerintahan, khususnya dalam kerja
parlemen sebagai pengawas pemerintah. Keluarnya Penetapan Presiden
Nomor 7 Tahun 1959 tentang Syarat-syarat dan Penyederhanaan Partai Po-
litik semakin menggiring parlemen dan pemerintah menuju pertentangan.
Dapat dikatakan parlemen merasa terancam karena pilar kekuatannya
“diusik” presiden.
Penpres tersebut memperuncing konflik pemerintah dengan DPR,
yang hubungannya sedang menghangat akibat perdebatan tentang
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Konflik
terbuka antara parlemen dan pemerintah memuncak ketika DPR me-
nolak Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 1960
yang diajukan pemerintah.
Karena pertentangan soal RAPBN sudah meruncing dalam hubungan par-
lemen dan pemerintah, Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden No-
mor 3 Tahun 1960 (Lembar Negara Tahun 1960 Nomor 24) pada 5 Maret
1960, yang menyiratkan bahwa DPR hasil Pemilihan Umum 1955 dibubar-
kan dan akan digantikan oleh susunan lembaga legislatif yang baru.
dpr.go.id 149
