Page 153 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

rangka mewujudkan kehidupan dengan dasar
hukum dan sendi resmi negara, yakni Undang-
Meski gagasannya Undang Dasar 1945. Untuk kepentingan negara,
berkaitan dengan menjaga stabilitas keamanan
sudah lama terdengar, dan ketertiban, KSAD melalui Koordinator
berlakunya Dekrit Penerangan Peperpu menegaskan pula bahwa
setelah dekrit keluar, Undang-Undang Keadaan
Presiden 5 Juli Bahaya tetap berlaku dan larangan kegiatan

1959 mempertegas politik pun tetap berlaku.

dimulainya masa Setelah Dekrit 5 Juli 1959, lembaga Konstituante
Demokrasi Terpimpin. dibubarkan dan dengan segera dibentuk MPRS.
Selain itu, DPR sebagai lembaga legislatif hasil
Peralihan dari Pemilihan Umum 1955 yang dibentuk berdasar-

Demokrasi Parlementer kan Undang-Undang Dasar Sementara pun ter-
pengaruh setelah lahirnya dekrit tersebut. DPR
menuju Demokrasi hasil Pemilihan Umum 1955 diminta Presiden

Terpimpin juga untuk tetap bekerja namun menyesuaikan de-
ngan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945.
merupakan satu upaya Melalui Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1959

dari Presiden Soekarno tertanggal 22 Juli 1959 tentang Dewan Perwakilan
Rakyat, DPR tetap bekerja sebagai lembaga le-
untuk membuat gislatif untuk mendukung jalannya dekrit.

kedudukannya sebagai Melalui Penetapan Presiden diatur pula pem-

presiden lebih kokoh. bentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Se-
mentara, Dewan Pertimbangan Agung Semen-
tara, dan penyesuaian Dewan Perancangan
Nasional. Beberapa Penetapan Presiden, yakni
nomor 1 hingga 4, dibuat sesuai hasil dari rapat
Kabinet Kerja pada 22 Juli 1959 dan langsung diundangkan pada hari
yang sama. Penetapan Presiden tersebut dikeluarkan dalam rangka
melaksanakan dekrit agar segera dilaksanakan perubahan, pembu-
baran, pembentukan, hingga penunjukan pimpinan dalam tubuh lem-
baga-lembaga negara pendukung pemerintah.

Meski gagasannya sudah lama terdengar, berlakunya Dekrit Presiden
5 Juli 1959 mempertegas dimulainya masa Demokrasi Terpimpin. Pera-
lihan dari Demokrasi Parlementer menuju Demokrasi Terpimpin juga
merupakan satu upaya dari Presiden Soekarno untuk membuat ke-
dudukannya sebagai presiden lebih kokoh, sehingga ia memiliki ku-
asa untuk menjalankan program-programnya. Maka pelaksanaan

146