Page 150 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN
P. 150
UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA
(1950-1960)
Sementara itu, di tengah kondisi yang tidak menentu akibat mandek-
nya pemungutan suara yang dilakukan Konstituante, pemerintah mela-
lui A.H. Nasution sebagai Ketua Penguasa Perang Tertinggi melakukan
upaya untuk mengendalikan keadaan. Nasution mengeluarkan Pera-
turan Penguasa Perang Pusat/Kepala Staf Angkatan Darat tertanggal
3 Juni 1959 No. Prt/Peperpu/040/1959. Peraturan tersebut berisikan
larangan melaksanakan kegiatan-kegiatan politik di seluruh Indonesia.
Soekarno pada akhirnya memilih jalan lain untuk kembali ke Undang-
Undang Dasar 1945, yakni melalui Dekrit Presiden sebagai jalan yang
sebetulnya tidak konstitusional. Meski demikian, banyak kalangan
menerima dekrit itu sebagai solusi karena langkah konstitusional mela-
lui Sidang Pleno Konstituante yang diwarnai perdebatan panjang pun
tidak dapat diwujudkan hingga tuntas. Krisis pemerintahan yang di-
khawatirkan meluas dan tekanan dari Angkatan Darat menjadi faktor-
faktor pendorong dikeluarkannya dekrit oleh Presiden Soekarno.
Pada 5 Juli 1959 Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden tentang Kem-
bali Kepada Undang-Undang Dasar 1945. Tindakan Soekarno yang
krusial ini ia nyatakan sebagai tindakan dengan berdasar pada staatno-
odrecht atau hukum keselamatan negara dalam keadaan bahaya yang
luar biasa. Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tercapailah secara garis
besar gagasan Soekarno dalam Konsepsi Presiden yang ia nyatakan
dua tahun sebelumnya, yakni pada 1957. Berikut salinan dekrit tersebut:
dpr.go.id 143
