Page 147 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

karena UUDS 1950 jelas tidak akan bisa men-
jadi dasar yang kuat bagi sistem yang baru itu.
Bagi Nasution, Menyadari dibutuhkan langkah yang besar un-
Undang-Undang Dasar tuk menerapkan gagasan Demokrasi Terpimpin,

1945 menempatkan Soekarno menarik kembali gagasan tersebut.
Menurut dia, banyak kalangan masih terkejut
Presiden dalam posisi dan belum siap dengan gagasan Demokrasi

yang kuat tetapi Terpimpin. Barulah pada 1959 Soekarno menyu-
arakan kembali gagasan Demokrasi Terpimpin
harus bertanggung disertai dengan gagasan untuk kembali ke Un-

jawab kepada Majelis dang-Undang Dasar 1945, kembali ke bentuk

Permusyawaratan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gagasan
tersebut kembali diangkat Soekarno ke permu-
Rakyat (MPR) dan kaan karena Konstituante dinilai jalan di tempat
harus mendapatkan dalam memutuskan ihwal konstitusi negara.

persetujuan Dewan Di samping itu, ada pula tekanan dari Angkatan

Perwakilan Rakyat Darat terhadap pemerintah, Presiden, dan partai-
partai politik untuk memutuskan dan mendukung
(DPR) dalam membuat gagasan kembali ke Undang-Undang Dasar

perundang-undangan. 1945. Gagasan kembali ke Undang-Undang Dasar
1945 diprakarsai oleh A.H. Nasution. Nasution,
yang kala itu sedang menjabat Kepala Staf TNI
Angkatan Darat, bermaksud membuka jalan ke-
pada stabilitas ideologi, politik dan memberikan
landasan politik keamanan.

Bagi Nasution, Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan Presiden
dalam posisi yang kuat tetapi harus bertanggung jawab kepada Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan harus mendapatkan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam membuat perundang-undang-
an. Di samping itu, UUD 1945 tidak melarang kehadiran partai dan me-
mungkinkan keberadaan golongan karya sebagai wadah untuk peranan
angkatan bersenjata di kancah perpolitikan.

Perdebatan dan ketakutan akan diambil alihnya kekuasaan oleh ang-
katan bersenjata mulai muncul. Maka, Nasution pada 12 November
1958 dalam pidatonya di Akademi Militer, Magelang, mengemukakan
usulan doktrin jalan tengah. Doktrin tersebut menegaskan posisi ang-
katan bersenjata yang tidak bisa disingkirkan dalam urusan politik na-
mun tidak mungkin pula mengambil alih pemerintahan.

140