Page 143 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN
P. 143
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
MILITER SEBAGAI KEKUATAN POLITIK
Keberhasilan TNI di bawah pimpinan Jenderal Nasution dalam menumpas
PRRI-Permesta makin meningkatkan kekuasaan Nasution dan militer dalam
perpolitikan.
PEMERINTAHAN dengan sistem Demokrasi Parlementer tidak hanya
mempengaruhi perkembangan dalam bidang politik dan ekonomi, bi-
dang pertahanan dan keamanan pun merasakan dampak dari kebijak-
an pemerintah pada masa liberal ini. Angkatan bersenjata mengalami
perluasan kekuasaan terutama jika dilihat dari keterlibatannya dalam
bidang ekonomi terlebih dalam bidang politik.
Angkatan bersenjata, terutama Angkatan Darat, memiliki bertugas
untuk mengatasi gejolak-gejolak politik di berbagai daerah Indonesia
yang menyebabkan pemerintah kemudian menetapkan keadaan da-
rurat. Namun, keadaan darurat ini dimanfaatkan oleh Angkatan Darat
untuk melibatkan diri dalam hal kenegaraan.
Dengan legitimasi Konsepsi Presiden dan dengan doktrin Jalan Tengah
yang digagas Jenderal Nasution, Angkatan Darat mulai terlibat lang-
sung dalam ranah pemerintahan. Perkembangan pemerintahan sejak
1956 hingga 1958 kemudian menunjukkan pengaruhnya dalam sistem
politik Indonesia dan peranan Angkatan Darat.
Status darurat perang yang ditegaskan melalui undang-undang telah
membuka jalan bagi Angkatan Darat untuk memiliki peran penting, ti-
dak hanya dalam bidang keamanan dan pertahanan, tapi juga dalam
bidang politik, administrasi umum, hingga dalam bidang ekonomi. Se-
telah memperlihatkan kekuatannya dalam mengatasi pemberontakan,
angkatan bersenjata menuntut peran lebih dalam pemerintahan.
Jenderal A.H. Nasution, yang kala itu memimpin Angkatan Darat, ber-
hasil mengendalikan dan mempersatukan kepentingan-kepentingan
politik Angkatan Darat. Dengan tujuan menjadikan Angkatan Darat
136
