Page 144 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN
P. 144
UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA
(1950-1960)
sebagai kekuatan sentral dalam pemerintahan,
Angkatan Darat mulai berani menunjukkan kele-
mahan-kelemahan Demokrasi Parlementer dan
menuntut pergantian sistem pemerintahan de- Angkatan Darat
ngan mengusulkan kembali ke Undang-Undang semakin melibatkan
Dasar 1945. Berjalan bersama dengan Soekar-
no, Angkatan Darat terlibat menyusun kerangka diri dalam
kerja untuk melaksanakan Demokrasi Terpimpin. pemerintahan dengan
Langkah-langkah yang dijalani Angkatan Darat ikut serta merancang
menuju Demokrasi Terpimpin merupakan reaksi pelaksanaan
atas krisis pemerintahan yang timbul. Pada da-
sarnya perluasan peranan politik Angkatan Darat Demokrasi Terpimpin
bukan sepenuhnya direncanakan para pimpinan hingga akhirnya
untuk secara sadar memenuhi ambisi politiknya.
Langkah Angkatan Darat yang berupa reaksi ter- menjadi salah satu
sebut memperlihatkan kesiapsiagaan Angkatan kekuatan dalam
Darat untuk memanfaatkan kesempatan-kesem- pemerintahan
patan yang tidak terduga.
Demokrasi Terpimpin.
Pada masa akhir Demokrasi Parlementer, baik-
nya konsolidasi kekuatan dalam tubuh Angkatan
Darat memungkinkan para pemimpinnya me-
lakukan langkah-langkah strategis yang dapat
menekan pemerintah.
Menghadapi tahun-tahun genting di penghujung masa Demokrasi Par-
lementer, mulai 1958 militer gencar melakukan tekanan terhadap partai
politik, pemerintah, hingga Presiden. Dalam hal ini Angkatan Darat, di
bawah hukum darurat perang, bereaksi terhadap krisis pemerintahan
yang terjadi dengan terus menekan Dewan Nasional untuk memperce-
pat kerjanya.
Selain itu, Angkatan Darat pun menekan Soekarno untuk segera mem-
berikan persetujuan pada usul Angkatan Darat agar kembali ke Un-
dang-Undang Dasar 1945. Upaya Angkatan Darat ini berhasil, bahkan
Angkatan Darat semakin melibatkan diri dalam pemerintahan dengan
ikut serta merancang pelaksanaan Demokrasi Terpimpin hingga akhir-
nya menjadi salah satu kekuatan dalam pemerintahan Demokrasi
Terpimpin.
dpr.go.id 137
