Page 142 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN
P. 142
UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA
(1950-1960)
untuk membuat rancangan undang-undang
guna menangkal aksi Belanda terulang lagi.
Namun, setelah melalui perundingan, disepa-
kati bahwa dibutuhkan suatu sikap yang sege- Karena situasi krisis
ra dari pemerintah Indonesia sebagai respons pemerintah yang
tindakan Belanda. Kabinet kemudian menyepa-
kati mengeluarkan pernyataan yang kemudian terjadi di sekitar
dikenal dengan nama Deklarasi Djuanda. Deklarasi Djuanda,
Deklarasi Djuanda mendapat sorotan dari dunia undang-undang
internasional, bahkan tak sedikit respons yang tentang wilayah
negatif. Namun, sejak saat itu Indonesia terus
menyuarakan gagasan “Indonesia sebagai Ne- perairan Indonesia
gara Kepulauan” seperti yang tertuang dalam yang berlandaskan
deklarasi tersebut. Upaya Indonesia berlanjut
ke forum-forum internasional seperti Konvensi deklarasi tersebut baru
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum bisa diundangkan
Laut di Genewa, yang dilaksanakan pada 1958. setelah Dekrit Presiden
Pemerintah juga berupaya menjadikan deklarasi
tersebut sebagai undang-undang agar kemu- 1959.
dian menjadi kekuatan pula dalam perjuangan
pembebasan Irian Barat.
Karena situasi krisis pemerintah yang ter-
jadi di sekitar Deklarasi Djuanda, un-
dang-undang tentang wilayah perairan Indonesia yang berlan-
daskan deklarasi tersebut baru bisa diundangkan setelah Dekrit
Presiden 1959. Undang-undang itu pun bukan dirancang untuk dibahas
kemudian disetujui oleh DPR, melainkan undang-undang yang dibuat
pemerintah sebagai pengganti undang-undang pada kondisi darurat.
dpr.go.id 135
