Page 141 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN
P. 141
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
mendeklarasikan berdirinya Pemerintahan
Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada
Deklarasi Djuanda 15 Februari 1958 di Bukittinggi. PRRI didukung
oleh Permesta di Sulawesi Utara, sehingga
bermula ketika kemudian pemberontakan ini lebih dikenal
Kabinet Djuanda pada dengan nama PRRI-Permesta.
13 Desember 1959 Berbagai upaya yang dilakukan oleh peme-
melakukan pertemuan rintah berhasil menggagalkan usaha-usaha
untuk membahas pemberontak dalam menarik simpati dari ne-
gara-negara tetangga. Sepak terjang kaum
kondisi krisis di dalam pemberontak ini berakhir dengan dikeluarkan-
negeri. Pembahasan nya pengumuman oleh Menteri Luar Negeri pada
26 Juni 1958. Isinya, dengan jatuhnya Mana-
itu mengerucut pada do ke tangan Angkatan Perang RI, berakhirlah
kasus unjuk kekuatan pemberontakan sejak Februari 1958. Pemerin-
tah menyatakan pula bahwa, sejak awal pembe-
Belanda lewat kapal rontakan, yang dikatakan sebagai perjuangan
perangnya di Laut antikomunis dengan dengan cara menarik sim-
pati negara lain, merupakan sebuah perjuangan
Jawa dan perairan yang tidak mendapat dukungan rakyat.
Indonesia Timur. Selain melalui cara-cara damai, upaya-upaya
untuk menghentikan pemberontakan PRRI-
Permesta juga dilakukan secara militer melalui
Operasi Gerak Cepat TNI pada pertengahan
1958. Keterlibatan para elite politik partai da-
lam PRRI-Permesta telah menodai wibawa par-
tai-partai politik tersebut.
Di tengah upaya menyelesaikan persoalan pergolakan di daerah dan
perjuangan pembebasan Irian Barat, Kabinet Djuanda atau Kabinet
Karya pun memiliki pencapaian yang diakui bahkan oleh dunia interna-
sional. Pencapaian tersebut adalah digaungkannya Deklarasi Djuanda,
yang kemudian menjadi awal mula diakuinya Indonesia sebagai negara
kepulauan.
Deklarasi Djuanda bermula ketika Kabinet Djuanda pada 13 Desem-
ber 1959 melakukan pertemuan untuk membahas kondisi krisis di da-
lam negeri. Pembahasan itu mengerucut pada kasus unjuk kekuatan
Belanda lewat kapal perangnya di Laut Jawa dan perairan Indonesia
Timur. Menghadapi kejadian tersebut, rapat kabinet memutuskan
134
