Page 136 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA
(1950-1960)

PARLEMEN DAN USAHA MENGGAPAI

KONSTITUSI BARU

(1957-1960)

Upaya kembali ke bentuk pemerintahan presidensial mulai mengemuka melalui
gagasan politik Soekarno dan konsepsi Presiden.

PADA 21 Februari 1957 Presiden Soekarno sudah mewacanakan
sebuah Kabinet Gotong-Royong, yang merupakan representasi semua
partai yang ada ditambah dengan golongan fungsional. Namun,
wacana ini ditentang oleh beberapa partai seperti Masyumi, PSII, NU,
Katholik, dan PRI. Penolakan ini didasarkan bahwa perubahan sistem
ketatanegaraan merupakan ranah dan tugas Konstituante. Karenanya,
menurut pendapat partai-partai tersebut, hal itu harus diserahkan
kepada Dewan Konstituante.

Wacana yang diusulkan Presiden Soekarno ini dikenal dengan “Kon-
sepsi Presiden”. Dengan alasan untuk menyelamatkan bangsa dan ne-
gara dari kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, Soekarno menyatakan
usulnya dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Sistem demokrasi parlementer setjara Barat (demokrasi li-
beral) tidaklah sesuai dengan kepribadian Indonesia. Oposi-
si di D.P.R. jang selalu berusaha menggulingkan Pemerintah
adalah sesuatu jang tidak tjotjok dengan suasana kepriba-
dian Indonesia tersebut. Oleh karena itu sistim Demokrasi
Parlementer harus diganti dengan sistim Demokrasi Ter-
pimpin, demokrasi gotong-rojong, jakni suasana demokrasi
jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permus-
jawaratan.

2. Untuk melaksanakan sistim Demokrasi Terpimpin ini, maka
perlulah dibentuk suatu Kabinet Gotong-Rojong jang ang-

dpr.go.id 129