Page 132 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA
(1950-1960)

Presiden Soekarno telah memberi kewenangan untuk membentuk ka-
binet setelah Perdana Menteri Kabinet Ali Sastroamidjojo dari PNI me-
nyerahkan mandatnya. Setelah itu Kabinet Burhanuddin menyeleng-
garakan pemilu yang pada dasarnya sudah diprogramkan oleh Kabinet
Ali. Jadi, dengan sendirinya Kabinet Burhanuddin, tanpa disuruh mun-
dur pun, akan menyerahkan kembali mandatnya setelah pemenang
pemilu diketahui dan siap membentuk kabinet baru.

Hatta menilai bahwa kesulitan pembentukan kabinet disebabkan ter-
lalu banyaknya partai di parlemen. Karena itu, ia pernah mengusulkan
agar mencari jalan untuk penyederhanaan kepartaian.

Setelah penyelenggaraan pemilu, Panitia
Pemilihan Indonesia (PPI) mengumumkan
daftar resmi nama-nama calon anggota DPR
yang baru pada 1 Maret 1956. Atas dasar itulah Pada 24 Maret 1956
Presiden Soekarno kemudian menunjuk lagi
Ali Sastroamidjojo untuk menjadi formatur susunan Kabinet Ali
pembentukan kabinet, yang merupakan Sastroamidjojo II
manifestasi dari kekuatan di DPR dan karenanya
diharapkan pemerintahan yang terbentuk disahkan Presiden
mendapatkan dukungan dari parlemen. melalui Keputusan
Presiden Nomor 85.
Tepat seminggu dari pengumuman PPI di
atas, pada 8 Maret 1956 Ali Sastroamidjojo
sudah mengemban tugas sebagai formatur
pembentukan kabinet dan diberi waktu
selama sepekan, hingga 16 Maret, untuk
membentuk pemerintahan. Pada 24 Maret 1956 susunan Kabinet
Ali Sastroamidjojo II disahkan Presiden melalui Keputusan Presiden
Nomor 85. Dalam pertemuannya dengan parlemen pada 9 April 1956,
PM Ali Sastroamidjojo memperkenalkan semua anggota kabinetnya
yang terdiri dari 24 orang.

Sebagai salah satu program Kabinet Ali Sastroamidjojo, UU tentang
Pembatalan Perjanjian KMB merupakan produk DPR hasil Pemilu 1955
yang lahir tak lama setelah terbentuknya DPR pilihan rakyat dan disah-
kannya pemerintahan baru Kabinet Ali Sastroamidjojo II.

Pemerintah bersama-sama DPR telah mempersiapkan berbagai hal
termasuk mengantisipasi perkembangan internasional sebagai dam-
pak penarikan diri Indonesia secara sepihak dari perjanjian KMB. Dalam

dpr.go.id 125