Page 134 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA
(1950-1960)

dibentuk beberapa komisi. Ada empat komisi di
Konstituante:
I. Komisi Ideologi Negara atau Komisi Kon- Konstituante
stitusi I beranggotakan 61 orang.
merupakan
II. Komisi Hak-hak Asasi Manusia. lembaga perwakilan

III. Komisi Bentuk Pemerintahan.
sebagaimana
IV. Komisi Wilayah, Bahasa, Lambang Negara,
dan Lagu Kebangsaan amanat Konstitusi
RIS dan UUDS
Dalam perjalanannya, karena keanggotaan yang
heterogen sehingga sering terjebak dalam ke- 1950. Keberadaan
pentingan parsial, tugas utama Dewan Konstitu- lembaga ini sebagai
ante untuk menghasilkan undang-undang dasar
tidak sebagaimana yang diharapkan. perwujudan keinginan
bangsa Indonesia

Kenyataan ini menunjukkan adanya pengulang- memiliki konstitusi
an kegagalan Dewan Konstituante pada sidang
tahun sebelumnya yang tidak berhasil menelur- yang dibuat oleh
kan hasil yang diharapkan. Akibatnya, muncul perwakilan seluruh
keresahan di kalangan masyarakat, termasuk
keresahan di kalangan para anggota Dewan itu rakyat Indonesia.
sendiri.

Sementara itu, Konstituante merupakan lemba-
ga perwakilan sebagaimana amanat Konstitusi
RIS dan UUDS 1950. Keberadaan lembaga ini
sebagai perwujudan keinginan bangsa Indonesia memiliki konstitusi
yang dibuat oleh perwakilan seluruh rakyat Indonesia. Dalam kurun
waktu eksistensinya (1956-1959) Konstituante telah melakukan berba-
gai diskusi dan perdebatan yang penting mengenai struktur konstitusi
yang ideal bagi bangsa Indonesia. Namun disparitas pandangan ide-
ologi yang tajam itu harus dihentikan dengan dikeluarkannya Dekrit
Presiden. Alasan bahwa konstituante yang merupakan produk dari sis-
tem liberal menjadi satu sandaran bagi alasan dibubarkannya lemba-
ga pembuat konstitusi itu, di tengah ide tentang Demokrasi Terpimpin
yang sedang gencar dilancarkan oleh pemerintah saat itu.

Tidak seperti Dewan Konstituante, DPR yang telah mewarisi tradisi par-
lementaris sejak Indonesia merdeka perlahan menjadi lembaga yang
sangat gesit dalam mengimbangi kinerja pemerintah dan mengawal

dpr.go.id 127