Page 133 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

mengantisipasi hal itu pemerintah membentuk sebuah panitia penam-
pungan masalah yang diberi nama Panitya Negara Penasehat Penjele-
saian Pembatalan K.M.B. Panitia ini bertugas memberikan pertimbangan
kepada pemerintah dalam hal penyelesaian akibat-akibat yang ditimbul-
kan oleh pembatalan perjanjian-perjanjian KMB seluruhnya. Panitia ini
terdiri dari kalangan pemerintah dan DPR.

DPR terus mengawal proses pelaksanaan
undang-undang pembatalan KMB dan anti-
sipasi yang dilakukan pemerintah terhadap

Pada 15 Desember 1955 dampak-dampak yang ditimbulkan akibat pem-
batalan perjanjian yang mengikat Indonesia de-
diadakan pemilihan ngan bekas negara yang pernah menjajahnya

umum untuk memilih itu. Penekanan dan konsern DPR adalah pada
masalah kedaulatan Indonesia sebagai negara
anggota Konstituante. yang merdeka, yang harus tercermin dalam se-

Untuk satu kursi tiap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah
Kabinet Ali Sastroamidjojo II.
anggota Konstituante

diperlukan suara 150 Sementara itu, setelah terbentuknya DPR hasil
pemilu, pada tahun berikutnya rakyat Indonesia
atau setengah dari memilih untuk anggota Konstituante yang di-

anggota DPR. tujukan untuk membuat Undang-Undang Da-
sar (Konstitusi) yang diharapkan bahwa un-
dang-undang itu merupakan hasil dari sebuah
lembaga yang dipilih langsung oleh rakyat. Pada
15 Desember 1955 diadakan pemilihan umum
untuk memilih anggota Konstituante. Untuk
satu kursi anggota Konstituante diperlukan suara 150 atau setengah
dari anggota DPR. Dari Total jumlah kursi yang ditetapkan sebanyak
520 oleh PPI, hanya 514 kursi yang mengisi keanggotaan Konstituante.

Dari partai-partai yang dominan sebagaimana hasil Pemilu 1955, komposisi
kekuatan partai-partai di Konstituante adalah sebagai berikut: PNI menda-
pat 119 kursi, Masyumi 112, Nahdlatul Ulama 91, dan PKI 60 kursi. Wilopo (dari
PNI), tokoh politik yang pernah menjabat Perdana Menteri (19 Maret 1952
hingga 2 Juni 1953), terpilih sebagai Ketua Konstituante.

Dalam Konstituante dibentuk sebuah Panitia Persiapan Konstitusi
(PPK), yang terdiri dari beberapa bagian, yakni (1) Panitia Rumah Tang-
ga, (2) Panitia Musyawarah, (3) Panitia Konstitusi, (4) Panitia Istilah,
(5) Panitia Perumus, dan (6) Panitia Redaksi. Dalam Panitia Konstitusi

126