Page 128 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN
P. 128

UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                         (1950-1960)





                  Dari perolehan kursi di DPR, PKI meskipun me-
                  nempati  posisi  ke-4  terbesar  dalam  parlemen,
                  tapi  tidak  berhasil  menempatkan  wakilnya  se-
                  bagai pimpinan DPR. Dinamika politik yang ber-         Rapat yang
                  kembang  saat  itu  justru  menguntungkan  PSII.       diselenggarakan oleh
                  PSII  yang  hanya  memiliki  8  wakil  di  parlemen
                  berhasil  menempatkan  Arudji  Kartawinata  se-        "seksi" bisa dihadiri
                  bagai salah satu pimpinan DPR, sebagai Wakil           oleh menteri, atas
                  Ketua II.
                                                                         undangan Ketua DPR,
                  Sebagaimana disebutkan di atas, DPR hasil pe-          untuk membicarakan
                  milu memiliki 10 seksi. Istilah “seksi” itu dalam      suatu hal. Rapat ini
                  DPR saat ini disebut “komisi”. Proses pemilihan
                  anggota seksi ditunjuk oleh DPR setelah mende-         dinamakan rapat
                  ngar permintaan fraksi-fraksi dan anggota-ang-         kerja.
                  gota  perorangan.  Ketua  seksi  dipilih  oleh  ang-
                  gota-anggota  seksi  yang  bersangkutan  dalam
                  rapat pertama dalam satu masa sidang.



                  Adapun tugas seksi adalah mengawasi kebijakan pemerintah sesuai
                  dengan bidang yang menjadi tugasnya. Rapat yang diselenggarakan
                  oleh seksi bisa dihadiri oleh menteri, atas undangan Ketua DPR, untuk
                  membicarakan suatu hal. Rapat ini dinamakan rapat kerja. Di samping
                  menggelar rapat kerja, seksi-seksi juga bisa menyelenggarakan rapat
                  sendiri tanpa dihadiri menteri atau utusan pemerintah. Hasil dari pem-
                  bicaraan rapat seksi dibawa ke rapat pleno untuk diambil keputusan.

































                    dpr.go.id                                                                               121
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133