Page 124 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA
(1950-1960)

April 1953, pengesahan undang-undang yang terkait dengan pemilihan
umum akhirnya menemui titik terang. Pemilihan anggota DPR ditetap-
kan pada September 1955 dan pemilihan untuk anggota Majelis Konsti-
tuante direncanakan pada Desember 1955.

Banyak hal menegaskan bahwa DPR memiliki peran penting dalam
menerima atau menolak program kabinet. Para anggota DPR meng-
anggap bahwa Kabinet Wilopo merupakan ka-
binet yang mengedepankan nilai-nilai parle-
menter serta hak-hak demokrasi. Secara umum,
partai-partai yang eksis pada masa tersebut
masih jauh dari karakter disiplin. Kontrol yang Terdapat beberapa
dilakukan oleh pucuk pimpinan partai tidak bisa sikap yang berbeda
menjangkau ke berbagai wilayah yang jauh dari
pusat kekuasaan. dari para anggota
DPR terkait pemilihan
Wilopo menyatakan bahwa pemerintah te-
lah melakukan penelitian serta persiapan yang umum dan Dewan
cukup untuk memungkinkannya memben- Konstituante di daerah-
tuk sistem pemilihan umum yang cocok untuk
Indonesia. Karena itu, hal selanjutnya yang per- daerah dalam rapat
lu dilakukan adalah mempersiapkan Rancangan pandangan umum para
Undang-Undang Pemilihan Umum.
anggota Dewan terkait

Semenjak dilantiknya Kabinet Wilopo oleh Pre- dengan keterangan
siden Soekarno, pemilihan umum selalu menja-
di isu penting yang mendapat perhatian besar. pemerintah mengenai
Salah satu program utama Kabinet Wilopo ada- program Kabinet
lah mewujudkan pemilihan umum untuk Majelis
Konstituante dan Dewan Daerah. Prospek pemi- Wilopo.
lihan umum awal jauh dianggap lebih serius se-
telah kabinet ini menduduki jabatan. Salah satu
tindakan pertamanya adalah memperkenalkan
rancangan undang-undang untuk pendaftaran
pemilih pada bulan Juli.

Terdapat beberapa sikap yang berbeda dari para anggota DPR terkait
pemilihan umum dan Dewan Konstituante di daerah-daerah dalam ra-
pat pandangan umum para anggota Dewan terkait dengan keterangan
pemerintah mengenai program Kabinet Wilopo. Pemerintah mencapai
kesepakatan dalam menyatakan sikap untuk cenderung memilih sis-
tem pemilihan langsung.

dpr.go.id 117