Page 122 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA
(1950-1960)

dan pemilihan baru diadakan pada 1955. Hasil Pemilihan Umum 1955
juga mengejutkan banyak pihak. Suara yang diperoleh Partai Sosialis
Indonesia dan Masyumi lebih rendah dibandingkan dengan PKI. Se-
telah pemilihan umum, PNI dan Masyumi masing-masing memiliki 57
kursi, Nahdlatul Ulama 45 kursi, dan PKI 39 kursi. Saat itu terdapat 28
partai di parlemen, terdapat kenaikan jumlah jika dibandingkan de-
ngan sebelum pemilihan yang berjumlah 20 partai.

Kabinet Wilopo memiliki kemiripan dengan pendahulunya, Kabinet
Sukiman, yang pada dasarnya mengandalkan dua partai utama pe-
megang mayoritas suara. Akan tetapi, terdapat beberapa perbedaan
secara mendasar pada pemerintahan di Kabinet
Wilopo. Pertama, kabinet ini mewakili kelompok
faksi yang berbeda dari kedua pihak. Dapat di-
katakan struktur baru yang dicanangkan adalah
kabinet “generasi muda”, sedangkan pendahulu- Wilopo menegaskan
nya adalah kabinet “generasi yang lebih tua” .
pendiriannya
Kabinet Wilopo memiliki beberapa poin sebagai mengenai hubungan
landasan kerja pemerintahannya. Poin-poin ter-
sebut tidak memiliki perbedaan yang berarti jika sipil-militer. Ia
dibandingkan dengan Kabinet Natsir maupun menyatakan bahwa
Kabinet Sukiman. Namun, Wilopo menegaskan sebagian besar negara
pendiriannya mengenai hubungan sipil-militer. Ia
menyatakan bahwa sebagian besar negara telah telah mencapai tahap
mencapai tahap ketika keamanan dapat diperta- ketika keamanan dapat
hankan oleh otoritas sipil.
dipertahankan oleh
Karena itu, menurutnya, pemerintah bermaksud otoritas sipil.
untuk mulai mencabut status “darurat militer”
yang dikenakan di bawah peraturan pada 1939.
Pada 3 Juni, pencabutan ini telah dilakukan un-
tuk Sumatera Selatan, dan karenanya harus di-
lakukan untuk seluruh negara pada bulan Juli.
Dengan ketentuan bahwa peraturan darurat militer yang lebih ringan
(ketika otoritas kepada tentara lebih kecil dibanding pada masa daru-
rat militer) akan efektif di daerah-daerah tertentu yang dianggap tidak
aman.

Sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, fokus utama pe-
merintahan Wilopo adalah pada situasi ekonomi dan permasalahan ke-
uangan negara. Dalam situasi ini, “penghematan” di bidang ekonomi

dpr.go.id 115