Page 123 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

adalah kata kunci yang menunjukkan ciri utama
Kabinet Wilopo. Ketika itu Dr. Sumitro kembali
Presiden Soekarno ke kabinet sebagai Menteri Keuangan.
menyatakan dengan Upaya paling spektakuler dalam ekonomi yang

tegas bahwa akan dilakukan adalah terkait dengan rasionalisasi
tentara. Faksi konservatif di dalam tentara dikom-
ada pemilu sesegera binasikan dengan unsur politik konservatif un-

mungkin. Ia juga tuk menentang upaya renovasi, mengakibatkan
upaya gagal pada pihak pendukung rasionalisasi
berujar bahwa ia tidak untuk memaksa masalah ini dengan mengguna-
bisa membubarkan kan senjata, nantinya pada Oktober 1952. Upaya
itu gagal, dan hasilnya adalah bencana bagi para
parlemen seperti itu, pendukung rasionalisasi, dan pukulan bagi pim-

dan apabila rakyat pinan kabinet dan pendukung mereka juga.

meminta presiden Salah satu akibat dari kebijakan itu, pada pagi
untuk melakukannya, hari 17 Oktober, sebuah demonstrasi mengejut-

hal itu berarti kan dimulai di jalan-jalan di Jakarta. Sekelom-
pok orang, yang diperkirakan terdiri dari 5.000
memintanya menjadi pria, masuk ke gedung parlemen dan menye-

seorang diktator. rukan “Parlemen Bukan Kedai Kopi”. Dari sana
mereka bergerak di sekitar Kota, memajang
spanduk-spanduk yang dilukis dengan baik,
yang menuntut pembubaran parlemen dan pe-
nyelenggaraan pemilihan umum.

Kerumunan sejumlah 30.000 orang berdemonstrasi di depan rumah
Presiden. Dalam pidato yang luar biasa, Presiden Soekarno memarahi
dan menenangkan mereka. Presiden Soekarno menyatakan dengan
tegas bahwa akan ada pemilu sesegera mungkin. Ia juga berujar bah-
wa ia tidak bisa membubarkan parlemen seperti itu, dan apabila rak-
yat meminta Presiden untuk melakukannya, hal itu berarti memintanya
menjadi seorang diktator.

Pembubaran DPR adalah salah satu isu dalam Peristiwa 17 Oktober
1952. Dalam situasi kebingungan dan adanya guncangan komando
berikutnya, parlemen secara jelas dapat menegaskan kembali prinsip
kontrol sipil atas militer.

Hal itu juga menjadi tantangan bagi para politisi untuk segera melaksa-
nakan pemilihan umum dalam jangka waktu yang singkat. Kemudian,

116