Page 118 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN
P. 118
UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA
(1950-1960)
PARLEMEN DALAM PERALIHAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT
(1952-1954)
Sebagai salah satu negara Asia Tenggara yang sedang melakukan proses
dekolonisasi pada 1950-an, Pemerintah Republik Indonesia mengadopsi gagasan
pemerintahan parlementer yang didasarkan pada sistem pemerintahan di Eropa.
SISTEM pemerintahan berbasis demokrasi multipartai ini dianggap
dapat menjadi jawaban dalam perjuangan untuk kemerdekaan nasi-
onal. Ini terkait dengan kekecewaan kepada sistem pemerintahan se-
belumnya yang monopartai dan tidak merepresentasikan keragaman
aspirasi masyarakat Indonesia.
Selama tahun 1920-an dan 1930-an, di masa pemerintahan Hindia
Belanda, kaum nasionalis telah menggagas “Indonesia Berparlemen”,
tetapi pada 1960-an tokoh-tokoh Indonesia, seperti Soekarno, menya-
takan bahwa pemerintah parlementer bergaya Barat telah gagal di
Indonesia. Dan apa yang dibutuhkan negara adalah sistem pemerin-
tahan yang “selaras dengan jiwa Indonesia,” yaitu, “demokrasi dengan
kepemimpinan” atau “Demokrasi Terpimpin” .
Akar dari kegagalan pemerintahan berbentuk parlementer dapat dite-
lusuri melalui perjalanan historis pemerintahan Indonesia pada 1950-
an. Terdapat beberapa karakteristik pemerintahan yang terlihat pada
masa itu. Pertama, ada dominasi yang kuat dari masyarakat sipil di
dalam pemerintahan. Kedua, pentingnya peran dari partai-partai po-
litik. Ketiga, terdapat persaingan yang sehat di dalam berdemokrasi.
Keempat, para elite politik secara luas menghormati simbol demokrasi.
Kelima, minimnya pelanggaran kebebasan sipil. Dan keenam, sejalan
dengan poin kelima, yaitu minimnya pemaksaan dalam politik.
dpr.go.id 111
