Page 113 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

untuk memberikan mosi kepercayaan kepada kabinet Natsir. Meski ke-
rap mendapatkan kritik dalam penyusunan kabinet yang tidak melibat-
kan PNI serta keengganan Natsir untuk mempertanggungjawabkan
pembentukan kabinet kepada parlemen, dalam sidang yang dilakukan
pada akhir Oktober 1950, kabinet Natsir berhasil mendapatkan mosi
kepercayaan dari parlemen. Sebanyak 118 anggota parlemen mendu-
kung kabinet, sementara 73 menolak.

Persoalan lain yang dihadapi DPRS saat itu
berkaitan dengan pengangkatan wakil presiden
yang akan mendampingi presiden dalam
Persoalan lain yang menjalankan tugasnya. Saat itu, DPRS memiliki
dihadapi DPRS saat hak untuk mengusulkan nama calon wakil
presiden kepada presiden. Hal ini sesuai isi
itu berkaitan dengan pasal 45 UUDS 1950 mengenai pengangkatan

pengangkatan wakil wakil presiden. Pada awalnya, muncul lima
nama yang akan dicalonkan dalam pemilihan
presiden yang akan wakil presiden, yakni Mohammad Hatta, Ki Hajar
mendampingi presiden Dewantara, Sukiman Wirjosandjojo, Sartono,
dan Alimin.
dalam menjalankan

tugasnya. Usulan nama-nama ini kemudian mengalami
perubahan. Muncul nama-nama baru
seperti Nerus Ginting Suka, Sutan Syahrir,
Mohammad Yamin, Iwa Kusuma Sumantri, dan
M. Burhanuddin sehingga muncul delapan
usulan nama calon wakil presiden. Dalam
sidang voting untuk mengusulkan nama calon wakil presiden, nama
Mohammad Hatta mendapatkan suara mutlak dari anggota parlemen.

Salah satu tugas berat lainnya yang diemban kabinet Natsir ada-
lah penyelesaian status Irian Barat. Pada bulan-bulan perta-
ma 1950, kegagalan demi kegagalan pembahasan status Irian
Barat menjadi hal yang lumrah antara pemerintah Indonesia dengan
Belanda. Sulitnya penyelesaian status Irian Barat didasari perbeda-
an pandangan ke dua pihak. Indonesia meyakini, sesuai kesepakatan
KMB, Irian Barat seharusnya diserahkan kepada Indonesia selambat-
nya 27 Desember 1950, atau tepat satu tahun setelah penandatangan-
an KMB. Sebaliknya, Belanda senantiasa menangguhkannya.

DPRS sendiri dalam upayanya ikut menyelesaikan status Irian Barat
melakukan dua langkah baik internal dan eksternal. Langkah internal

106