Page 116 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA
(1950-1960)

bekukan DPRD-DPRD tersebut. Ketiga, Masyumi menuntut jabatan
Perdana Menteri, hal yang tidak dapat diberikan oleh PNI. Keempat,
Masyumi juga menuntut posisi Menteri Luar Negeri, posisi yang juga
diharapkan oleh PNI.

Di sisi lain, meski PNI menuntut jabatan perdana menteri, Sartono
sendiri menolak kemungkinan dirinya dijadikan sebagai perdana
menteri. Kegagalan pembentukan kabinet
oleh Sartono membuat Presiden Soekarno
menunjuk Sidik Djojosukarto (PNI) dan Sukiman
Wirjosandjojo (Masyumi) untuk menjadi formatur
kabinet. Dibutuhkan waktu delapan hari agar
kabinet pengganti Natsir akhirnya terbentuk, Perselisihan memuncak
lebih lama dari lima hari waktu yang diberikan di antara kedua kubu di
oleh Presiden Soekarno.
dalam Masyumi. Pada

Sukiman berpegangan bahwa posisi perdana 26 April 1951, Kabinet
menteri merupakan hak Masyumi. PNI awalnya
menolak, meski pada akhirnya menerima dengan Sukiman secara resmi
syarat perdana menteri yang diajukan bukan lagi terbentuk dengan 20
Mohammad Natsir. Sukiman sepakat dengan usul- anggota.
an tersebut meski menimbulkan tentangan dari
kubu Natsir. Perselisihan memuncak di antara ke-
dua kubu di dalam Masyumi. Pada 26 April 1951,
kabinet Sukiman secara resmi terbentuk dengan
20 anggota. Pada pertengahan Mei 1951, Natsir
dan Dewan Pimpinan Masyumi memberikan du-
kungannya kepada kabinet Sukiman.

Meskipun berhasil membentuk kabinet koalisi Masyumi-PNI, hubung-
an kedua partai besar di parlemen berjalan naik-turun. Setelah berha-
sil melakukan perimbangan kekuasaan dengan masing-masing men-
dapatkan lima jatah kursi kabinet, hubungan kedua partai memanas
dengan kebijakan Menteri Dalam Negeri Iskaq Tjokroadisurjo, yang
meminta agar DPRD-DPRD menghentikan segala aktivitasnya. Per-
mintaan ini memancing kemarahan Masyumi.

Kemarahan ini cukup beralasan. Masyumi bagaimanapun mendapat
keuntungan dari sistem pemilihan anggota DPRD (Pasal 4 PP No. 39
Tahun 1950) dengan banyaknya organisasi yang terafiliasi dengannya.
Hal inilah yang membuat Masyumi dapat menguasai sebagian besar
kursi DPRD, yang menyelenggarakan pemilihan sampai dikeluarkannya

dpr.go.id 109