Page 114 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA
(1950-1960)

dilakukan dengan jalan menyetujui secara bulat mosi masuknya Si-
las Papare, ketua Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII) sebagai
anggota parlemen dan mendorong pemerintah untuk mencari cara
agar mosi tersebut dapat dijalankan. Sementara itu, langkah eksternal
dilakukan dengan membentuk misi parlemen keluar negeri. Misi ini
menjalankan tugas memberikan penjelasan kepada negara-negara
yang dikunjungi bahwa Irian Barat sebagaimana terdapat dalam kon-
stitusi UUDS 1950 adalah bagian dari Indonesia.

Dalam upaya menentukan sikap par-
lemen terhadap permasalahan
Irian Barat, dilakukan voting di akhir sidang pe- Dalam upaya
mandangan umum parlemen terhadap empat
mosi yang telah diajukan. Hasilnya menunjuk- menentukan sikap
kan dukungan bahwa pada masa awal kabinet parlemen terhadap
Natsir, dukungan parlemen terhadap program
pemerintah terkait permasalahan Irian Barat permasalahan Irian
masih cukup besar. Barat, dilakukan

Krisis yang dialami kabinet Natsir mencapai voting di akhir sidang
puncaknya pada awal 1951 ketika oposisi di pemandangan umum
parlemen yang dimotori PNI mengajukan Mosi
Hadikusumo. Mosi yang diajukan berkaitan de- parlemen terhadap
ngan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Ta- empat mosi yang telah
hun 1950 tentang Pembentukan Dewan
diajukan.
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan
Pemerintahnya. PP ini lahir pada akhir masa pe-
merintahan Kabinet Halim di negara Republik
Indonesia, yang masih menjadi negara bagian
RIS. Hadikusumo menuntut pencabutan PP dan menginginkan pemi-
lihan anggota DPRD yang lebih demokratis.

PP yang terdiri atas 8 bab dengan 17 pasal ini diterbitkan pemerintah
karena undang-undang yang mengatur tata cara pemilihan anggota
DPRD provinsi serta wilayah di dalamnya belum dapat dilaksanakan.
Dengan dikeluarkannya PP No. 39 Tahun 1950 ini, semua Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah dibubarkan.

Mosi Hadikusumo diajukan pada pertengahan Januari 1951, dengan du-
kungan kuat dari partai oposisi dan partai pendukung pemerintah (PIR,
Parindra, dan Parkindo), sementara satu partai pendukung pemerintah la-

dpr.go.id 107