Page 112 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA
(1950-1960)

makan membentuk kabinet zaken ketimbang menyusun kabinet yang
terdiri dari partai-partai politik yang dapat memperkuat kabinet.

Ketua DPRS yang berasal dari PNI, Mr. Sartono, menyarankan Natsir
agar senantiasa berunding dengan panitia permusyawaratan parlemen
yang terdiri atas 18 anggota dan berasal dari seluruh fraksi yang ada
di parlemen terkait dengan segala hal. Hal ini dimaksudkan agar pro-
gram-program kabinet dapat berjalan dengan
baik dan tidak mendapatkan penolakan dari
parlemen.

Sementara itu, dalam
Sementara itu, dalam sidang pemandangan
umum pertama yang diselenggarakan pada sidang pemandangan
awal Oktober 1950, fokus pembahasan parle- umum pertama yang
men masih berkutat pada pembentukan kabinet
Natsir. Opsi pembubaran kabinet telah muncul diselenggarakan pada
di dalam sidang-sidang parlemen. Usul ini me- awal Oktober 1950,
nimbulkan pro-kontra. Natsir mengatakan bah-
wa kehadiran pihak oposisi dalam sebuah nega- fokus pembahasan
ra demokrasi adalah suatu hal yang baik selama parlemen masih
dalam batas kewajaran. Ia juga menegaskan
membutuhkan dukungan dalam parlemen agar berkutat pada
program-program kabinet dapat berjalan de- pembentukan kabinet
ngan salah satu agenda terpenting adalah pe-
laksanaan pemilihan umum. Natsir.

Hingga sidang pemandangan umum kedua par-
lemen yang diselenggarakan pada pertengahan
Oktober 1950, pembahasan sidang masih berku-
tat pada persoalan pembentukan kabinet.

Dalam perkembangannya, muncul mosi pembubaran kabinet. Usul ini
disampaikan oleh Mohammad Yamin, anggota parlemen non-partai
serta mendapatkan dukungan dari beberapa anggota parlemen. Yamin
mengatakan bahwa pembentukan kabinet tidak sesuai dengan trimar-
ga yang terdiri atas Islam, Nasionalis, dan Sosialis, melainkan hanya
mencakup sebagian saja. Mosi pembubaran kabinet ini ditentang oleh
Masyumi.

Perdebatan-perdebatan seputar cara pembentukan dan susunan ka-
binet yang mengakibatkan terpecahnya sikap parlemen dalam melihat
kabinet Natsir. Pada akhirnya parlemen menempuh pemungutan suara

dpr.go.id 105