Page 107 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

TERBENTUKNYA DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK

INDONESIA (DPRS RI)

Piagam Pernyataan oleh Presiden RIS Soekarno mengenai pembentukan Negara
Kesatuan Republik Indonesia sekaligus menandai berakhirnya bentuk negara

serikat.

PERUBAHAN bentuk negara itu memberi dampak pada pembentukan
DPR Sementara (DPRS) yang secara resmi memulai masa jabatannya
pada 16 Agustus 1950. Pembentukan DPRS pada masa awal Demokrasi
Liberal telah disepakati dalam UUDS 1950.

Dalam UUD yang bersifat sementara itu disebutkan bahwa kedaulatan
Indonesia berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh pemerintah
bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Senat yang dibentuk pada
masa negara federal dihapuskan atau lebih tepatnya dilebur ke dalam
DPRS.

Berdasarkan Pasal 56 UUDS 1950, DPRS akan mewakili seluruh rak-
yat Indonesia dan terdiri dari anggota yang besarnya didasarkan pada
perhitungan setiap 300 ribu jiwa penduduk akan diwakili satu orang
anggota DPRS. Sementara untuk keterwakilan golongan minoritas,
berdasarkan Pasal 58 ayat 1 UUD 1950, disebutkan bahwa etnis ketu-
runan tetap terwakili dengan jumlah perwakilan sekurang-kurangnya
9 anggota etnis Tionghoa, 6 anggota etnis Eropa, dan 3 anggota etnis
Arab.

Mekanisme pemilihan anggota DPRS disepakati melalui pemilihan
umum (pemilu). Namun untuk anggota DPRS masa awal hingga ter-
laksananya pemilihan umum, sebagaimana disebutkan Pasal 77 UUDS
1950, terdiri atas bagian: bekas anggota DPR RIS, bekas anggota se-
nat RIS, anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat
(BP-KNIP), dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) RI. Dimasukkan-
nya DPA RI sebagai bagian dari DPRS didasarkan pada pertimbangan

100