Page 105 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Selanjutnya Pemerintah RIS bersama-sama dengan Pemerintah
RI-Yogya pada 19 Mei 1950 membentuk “Panitia Bersama”, yang anggo-
tanya 14 orang, yaitu dari pemerintah RIS tujuh orang dan dari peme-
rintah RI tujuh orang pula. Baik panitia dari RIS maupun dari RI-Yogya
terdiri dari dua unsur, yaitu: unsur perwakilan rakyat (DPR, Senat, dan
Badan Pekerja KNIP) dan unsur pemerintah.

Panitia bersama itu mendapat tugas merancang Undang-Undang Da-
sar Negara Kesatuan. Setelah bekerja dan diadakan perundingan di
antara para anggota, panitia menyerahkan hasil
kerjanya kepada Pemerintah RIS dan Pemerin-
tah RI-Yogya. Dan setelah merundingkan hasil
kerja panitia itu, kedua pemerintah menyetu-
Pada 15 Agustus jui dengan beberapa perubahan rancangan

1950 pemerintah Undang-Undang Dasar Sementara Negara
mengesahkan dan Kesatuan.

mengumumkan secara Baik Pemerintah RIS maupun RI-Yogya menga-

resmi dalam Lembaran jukan permintaan agar DPR jangan mengguna-
kan hak amendemennya. Hal ini dimaksudkan
Negara (Lembaran agar Negara Kesatuan dapat segera terben-

Negara No. 56 Tahun tuk dan pemerintahannya dapat mengadakan
ikhtiar untuk mengatasi berbagai macam kesu-
1950), Undang-Undang litan dalam negeri yang sedang dihadapi kedua

RIS No. 7 Tahun 1950 pemerintah (RIS dan RI) waktu itu.

tentang perubahan Bertolak dari persetujuan itulah pada 15 Agus-

Konstitusi RIS menjadi tus 1950 pemerintah mengesahkan dan meng-
umumkan secara resmi dalam Lembaran
Undang-Undang Dasar Negara (Lembaran Negara No. 56 Tahun

Sementara RI 1950. 1950), Undang-Undang RIS No. 7 Tahun 1950
tentang perubahan Konstitusi RIS menjadi
Undang-Undang Dasar Sementara RI. Pada hari
itu juga diadakan upacara khidmat dalam rapat
gabungan terakhir DPR-Senat RIS.

Kemudian Presiden Soekarno membacakan “Piagam Pernyataan Ter-
bentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia”, yang isinya antara
lain:

98