Page 102 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA
(1950-1960)

Indonesia di Yogyakarta. Kemudian, tak lama setelah peristiwa Angkatan
Perang Ratu Adil (APRA) yang dipimpin Westerling di Bandung, tepatnya
pada 30 Januari tahun yang sama, giliran DPRD Kabupaten Sukabumi,
yang merupakan bagian dari Negara Bagian Pasundan, menerbitkan
resolusi yang sama: keluar dari Negara Pasundan dan bergabung ke
Negara RI.

Munculnya aksi bersenjata APRA pada 23 Ja-
nuari 1950 di Bandung itu secara tidak langsung
membuat proses “unitarian” menjadi lebih ce- Senat RIS membentuk
pat, sehingga pada akhir Maret 1950 hanya em- sebuah panitia
pat negara bagian yang tersisa, yaitu Republik
Indonesia, Kalimantan Barat, Sumatera Timur, dan penyusunan rancangan
Indonesia Timur. Walaupun belum bubar, Kaliman- Undang-Undang Dasar
tan Barat sedang dalam krisis karena Sultan Ham-
id sebagai Kepala Negara—juga menjabat sebagai Negara Kesatuan.
Menteri Negara dalam Kabinet RIS—terlibat da- Kemudian, pada 22
lam peristiwa APRA-Westerling. Kemudian Nega-
ra Indonesia Timur bermasalah pula karena mun- Mei 1950, Rancangan
cul gerakan separatis Republik Maluku Selatan Undang-Undang Dasar
(RMS), yang diproklamasikan oleh Dr. Soumokil.
hasil karya panitia itu

Sementara itu, Permusyawaratan Rakyat disampaikan oleh Senat
se-Sumatera Timur masih menuntut kelanjutan
RIS dan Negara Sumatera Timur (NST) sebagai kepada pemerintah.
salah bagiannya. Akan tetapi Kongres Rakyat
menuntut hal yang sebaliknya, yaitu dibubarkan-
nya NST. Kedua paham yang hidup di Sumatera
Timur itu banyak dipengaruhi oleh peristiwa se-
belumnya, yaitu pro-kontra revolusi sosial yang terjadi pada tahun awal
kemerdekaan Indonesia.

Sejalan dengan adanya upaya penggabungan negara-negara bagian
ke dalam Republik Indonesia, serta berkembangnya rencana pemben-
tukan kembali negara kesatuan, Senat RIS membentuk sebuah panitia
penyusunan rancangan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan. Ke-
mudian, pada 22 Mei 1950, Rancangan Undang-Undang Dasar hasil
karya panitia itu disampaikan oleh Senat kepada pemerintah.

Pada waktu itu, di luar negara Republik Indonesia, tinggal dua negara
bagian yang tetap dalam statusnya sebagai negara bagian, yaitu Negara
Sumatera Timur dan Negara Indonesia Timur. Karena itu Pemerintah

dpr.go.id 95