Page 101 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

GEJOLAK NEGARA FEDERAL

MENUJU KESATUAN

Meskipun Republik Indonesia Serikat telah terbentuk dan sudah berjalan seperti

layaknya sebuah negara merdeka dan berdaulat, bahkan sudah pula masuk
sebagai anggota PBB, status baru itu belum menyelesaikan semua permasalahan

politik yang ada.

RIAK-RIAK perbedaan paham dan prinsip antara kelompok yang me-
nerima hasil kesepakatan KMB dan yang menolaknya masih kelihatan.
Hal ini bukan saja ada di kalangan sipil, melainkan juga di kalangan
militer. Banyak mantan KNIL yang tidak mau bergabung atau melebur
ke dalam Angkatan Perang RIS (APRIS) seperti yang telah diputuskan
dalam KMB. Mereka menuntut untuk tetap dalam kesatuan KNIL, yang
secara utuh dijadikan tentara federal atau tentara negara bagian.

Sebaliknya di kalangan pemerintah sipil, atau di kalangan kaum legisla-
tif, muncul pula gerakan yang ingin membubarkan negara federal atau
negara bagian dan menyatu dengan Republik Indonesia yang beribu
kota di Yogyakarta atau RI-Yogya. Hal ini tampak, misalnya, di Sukabumi
dan Sumatera Selatan. Di Sukabumi, DPRD setempat menyampaikan
tuntutan agar Kabupaten Sukabumi lepas dari Negara Pasundan dan
menyatu kembali dengan negara RI-Yogya. Gerakan serupa muncul di
beberapa daerah lain.

Sebenarnya banyak kalangan politisi yang tidak setuju atas hasil KMB,
di antaranya Syafruddin Prawiranegara, mantan Ketua Pemerintahan
Darurat Republik Indonesia (PDRI) dan mantan Menteri Luar Negeri
Agus Salim. Banyak yang menilai sistem federal adalah akal-akalan
Belanda untuk tetap menguasai Indonesia melalui negara-negara fe-
deral bentukannya.

Tuduhan seperti itu ada dasarnya juga. Hal ini terbukti pada 4 Janu-
ari 1950, DPRD Malang yang merupakan bagian dari Negara Bagian
Jawa Timur mencetuskan resolusi untuk melepaskan diri dari Nega-
ra Jawa Timur dan menggabungkan diri dengan Negara Republik

94