Page 96 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN
P. 96

UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                         (1950-1960)





                  Dalam rangka melaksanakan tugasnya, PPN membentuk empat komisi,
                  yaitu: 1. Komisi Pusat, 2. Komisi Prosedur, 3. Komisi Administrasi, dan 4.
                  Komisi Militer.


                  Tugas utama PPN adalah:

                    1. Memilih Presiden RIS.

                    2.  Mengkoordinasi keamanan seluruh wilayah Indonesia.

                    3. Menyelesaikan pengoperan pemerintahan.

                  Pada 25 November 1949 PPN mulai mengadakan
                  sidang paripurna sekaligus menjadi sidang perta-       Tiap negara bagian
                  manya. Dalam sidang itu Ketua Komisi Prosedur          akan diwakili oleh
                  yang diketuai oleh Prof. Dr. Supomo menyampai-
                  kan  bahan-bahan  tentang  prosedur  pemilihan         satu orang, sehingga
                  Presiden RIS, tentang prosedur penandatangan-          semuanya akan
                  an  Konstitusi  RIS,  dan  prosedur  tentang  acara
                  serah-terima kedaulatan di Negeri Belanda nanti.       berjumlah 16 orang.
                                                                         Badan pemilih itu
                  Kemudian  dalam  sidang  tanggal  6  Desember
                  1949, Komisi Prosedur menetapkan bahwa proses          kemudian diberi nama
                  pemilihan Presiden RIS yang pertama akan dise-         Para Kuasa Daerah
                  lenggarakan oleh satu badan pemilih yang akan
                  segera dibentuk. Anggota badan tersebut terdiri        Bagian.
                  dari  wakil  dari  RI  dan  negara-negara  bagian  la-
                  innya  yang  sebelumnya  bergabung  dalam  BFO.
                  Tiap negara bagian akan diwakili oleh satu orang,
                  sehingga semuanya akan berjumlah 16 orang. Ba-
                  dan pemilih itu kemudian diberi nama Para Kuasa Daerah Bagian. Komisi
                  Prosedur juga menetapkan wakil-wakil negara bagian yang ditetapkan
                  akan menandatangani Konstitusi RIS.

                  Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Prosedur,
                  penandatanganan Konstitusi RIS dilakukan pada 14 Desember 1949. Se-
                  dangkan  proses  pemilihan  Presiden  RIS  diselenggarakan  pada  16  De-
                  sember 1949 dengan calon tunggal yaitu Ir. Soekarno, yang sebelumnya
                  merupakan Presiden RI-Yogya. Karena itu penunjukan harus mendapat
                  persetujuan  dari  pihak  RI.  Badan  Pekerja  (BP)  KNIP  dalam  sidangnya
                  menyatakan  persetujuannya  sehingga  Ir.  Soekarno  diterima  sepenuh-
                  nya menjadi Presiden RIS. Pada hari berikutnya, 17 Desember 1949, di Siti
                  Hinggil Keraton Yogyakarta, Ir. Soekarno disumpah sebagai Presiden RIS.





                    dpr.go.id                                                                               89
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101