Page 93 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN
P. 93

SEABAD RAKYAT INDONESIA
           BERPARLEMEN





                                                           menunjuk tiga orang formatur untuk menyusun
                                                           kabinet. Atas anjuran ketiga orang formatur ka-
           Bilamana dirasa perlu,                          binet, presiden mengangkat salah seorang dari

           pemerintah dapat                                ketiga formatur itu menjadi Perdana Menteri.

           meminta pendapat                                Dalam  sistem  republik-federal,  Presiden  adalah
           Senat tentang sesuatu                           “onschendbaar”, yakni tidak dapat dipersalahkan.
                                                           Yang  bertanggung  jawab  pada  pemerintahan
           hal yang dianggap                               adalah para menteri. Sedangkan Presiden seba-

           penting. Sebaliknya                             gai kepala negara mempunyai beberapa hak is-
                                                           timewa, misalnya hak grasi (pengampunan) atas
           Senat sendiri                                   hukuman yang dijatuhkan oleh lembaga penga-
           tanpa diminta oleh                              dilan. Selanjutnya Presiden adalah panglima ter-
                                                           tinggi atas seluruh angkatan perang RIS. Selain
           pemerintah dapat pula                           itu Presiden dan para menteri merupakan peme-

           memberikan nasihat-                             rintahan negara.

           nasihatnya kepada                               Senat  merupakan  perwakilan  daerah  atau  ne-

           pemerintah.                                     gara  bagian.  Setiap  negara  bagian  mempunyai
                                                           dua  orang  wakil  di  dalam  lembaga  ini.  Mereka
                                                           dipilih atau ditunjuk oleh pemerintah daerah ma-
                                                           sing-masing untuk duduk dalam lembaga Senat.
                                                           Ketua Senat diangkat oleh Presiden, baik yang
                                      berasal dari dalam (anggota Senat) maupun dari luar Senat. Ketua Senat
                                      hanya berhak memberikan suara nasihat. Kota yang ditetapkan sebagai
                                      tempat bersidang Senat adalah Jakarta. Bilamana dirasa perlu, pemerin-
                                      tah dapat meminta pendapat Senat tentang sesuatu hal yang dianggap
                                      penting. Sebaliknya Senat sendiri tanpa diminta oleh pemerintah dapat
                                      pula memberikan nasihat-nasihatnya kepada pemerintah.


                                      Badan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), lemba-
                                      ga yang mewakili seluruh rakyat Indonesia, beranggotakan 150 orang.
                                      Anggota yang mewakili negara bagian Republik Indonesia, jumlahnya
                                      akan mencapai setengahnya atau 50 persen dari seluruh anggota dewan.
                                      Sedangkan anggota dewan dari negara-negara bagian lainnya akan di-
                                      tetapkan berdasarkan perbandingan jumlah penduduk masing-masing.
                                      Sebagian dari anggota dewan ditetapkan berdasarkan hasil pemilihan
                                      dan penunjukan oleh badan-badan perwakilan rakyat dari daerah-dae-
                                      rah yang bersangkutan. Golongan-golongan kecil Cina (Tionghoa), Ero-
                                      pa,  dan  Arab,  masing-masing  akan  diwakili  oleh  sekurang-kurangnya
                                      9, 6, dan 3 orang anggota. DPR harus memilih seorang ketua dan satu
                                      atau lebih wakil ketua. DPR mempunyai hak interpelasi (interpellatie, hak




           86
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98