Page 92 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA
(1950-1960)

Pada 13 Februari 1949 Wakil Presiden Moh. Hatta secara resmi menya-
takan bahwa pihak RI bersedia berunding dengan syarat pemerintah RI
dikembalikan ke Yogyakarta dan pasukan Belanda ditarik mundur dari
wilayah RI sesuai dengan resolusi PBB. Secara resmi pihak Majelis Per-
musyawaratan Federal/Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) men-
dukung pernyataan resmi Indonesia.

Karena itu, pada 26 Februari 1949 pihak Belanda
mengumumkan rencananya untuk menyeleng-
garakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den
Haag, seperti yang diminta oleh DK PBB. Topik Sebagai suatu negara
utama yang akan dibahas dalam konferensi itu
adalah “penyerahan” kedaulatan kepada Republik modern sudah barang
Indonesia Serikat (RIS) serta pembentukan Uni tentu harus mempunyai
Indonesia Belanda.
undang-undang

Pelaksanaan KMB harus mengakhiri semua per- dasar yang memuat
masalahan yang ada, yaitu pertikaian dan perten-
tangan dalam masalah sosial, politik, ekonomi, ketentuan-ketentuan
dan kebudayaan. Karena itu, melalui KMB, Be- yang menunjukkan
landa harus mengakui (versi Belanda: menyerah-
kan) kedaulatannya atas wilayah Indonesia (Hin- bentuk pemerintahan,
dia-Belanda) kepada Republik Indonesia Serikat. sistem pemerintahan,
Artinya, tidak ada masa peralihan kedaulatan se-
perti dalam Perjanjian Linggarjati maupun Ren- dan lainnya.
ville, yang notabene selalu kandas dalam pelak-
sanaannya.

Karena tujuan konferensi itu untuk mengakhiri
pertikaian dengan semua permasalahannya, sebelum KMB diseleng-
garakan, organ-organ yang akan menjadi kelengkapan RIS juga di-
persiapkan, termasuk menyusun Undang-Undang Dasar (Sementara)
RIS. Sebab, sebagai suatu negara modern sudah barang tentu harus
mempunyai undang-undang dasar yang memuat ketentuan-ketentu-
an yang menunjukkan bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan,
dan lainnya.

Berdasarkan “konsep” konstitusi ini, RIS akan mempunyai enam organ,
yaitu Presiden, menteri-menteri, Senat, Badan Perwakilan Rakyat, Dewan
Agung Indonesia, dan Dewan Hisab Umum (Algemene Rekenkamer).
Presiden untuk pertama kalinya dipilih oleh para wakil pemerintah dan
badan-badan pemerintah daerah bagian. Selaras dengan itu, presiden

dpr.go.id 85