Page 94 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA
(1950-1960)

untuk meminta keterangan dari pemerintah), hak bertanya dan hak ang-
ket (enquête, hak untuk memeriksa hal-hal yang menyangkut kepenting-
an umum).

Konferensi Meja Bundar berlangsung sejak 23 Agustus dan berakhir se-
cara resmi pada 2 November 1949. Naskah kesepakatan KMB kemudian
dibawa oleh ketiga delegasi yang nantinya diserahkan ke DPR atau par-
lemen negaranya masing-masing untuk disahkan atau diratifikasi. Ma-
sing-masing DPR atau parlemen hanya diminta
persetujuannya atau penolakannya terhadap ha-
sil KMB tersebut. Hal itu dapat dimengerti karena
KMB menetapkan pula bahwa pelaksanaan pe- Pengesahan
nyerahan kedaulatan selambat-lambatnya sudah
dilakukan sebelum 30 Desember 1949, sehing- kesepakatan KMB di
ga ada semacam fait accompli yang membuat negara bagian yang
para anggota DPR atau parlemen, terutama DPR
atau parlemen “BFO” dan “RI”, untuk tidak ber- tergabung dalam BFO
lama-lama memikirkan dan mempertimbangkan berjalan relatif lancar.
hasil kesepakatan KMB tersebut.
Sampai awal Desember

Dalam situasi politik seperti itu masing-masing 1949, semua negara
DPR atau parlemen dari pemerintah terkait mulai
menyelenggarakan sidang untuk membicarakan bagian sudah menerima
diterima atau tidak hasil kesepakatan KMB itu. hasil kesepakatan KMB.
Pengesahan kesepakatan KMB di negara bagian
yang tergabung dalam BFO berjalan relatif lancar.
Sampai awal Desember 1949, semua negara ba-
gian sudah menerima hasil kesepakatan KMB.

Sementara itu, KNIP negara Indonesia-Yogya justru baru bersidang pada
awal Desember, tepatnya pada 6 sampai 15 Desember 1949. Persidang-
an diselenggarakan di Siti Hinggil Keraton Yogyakarta. Sidang ini dapat
dikatakan sebagai masa persidangan terakhir KNIP. Salah satu acaranya
adalah membicarakan hasil KMB yang telah disepakati oleh kedua dele-
gasi Republik Indonesia, BFO, dan Kerajaan Belanda. Berbeda dengan di
wilayah negara-negara bagian yang tergabung dalam BFO, proses pene-
rimaan hasil kesepakatan KMB itu berjalan relatif alot.

Dari persidangan itu, 226 anggota setuju, 62 menolak, dan 31 blanko
alias walk out (meninggalkan sidang). Salah satu partai yang menolak
hasil KMB itu adalah Partai Sosialis Indonesia (PSI) pimpinan St. Syahrir.
Dengan komposisi itu KNIP menyetujui untuk meratifikasi hasil KMB.

dpr.go.id 87