Page 98 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA
(1950-1960)

Konstitusi RIS atau Undang-Undang Sementara RIS terdiri dari 197 Pasal
yang didahului oleh Mukadimah, yang berbunyi sebagai berikut:

“Kami, bangsa Indonesia, semenjak berpuluh-puluh tahun
lamanya bersatu-padu dalam perjuangan kemerdekaan
dengan senantiasa berhati teguh berniat menduduki hak
hidup sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat; kini
dengan berkat rahmat Tuhan telah sampai pada tingkatan
sejarah yang berbahagia dan luhur, maka demi ini kami
menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara
yang berbentuk republik-federal, bersandarkan pengakuan
ke-Tuhanan Yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kerakyatan,
kebangsaan dan keadilan sosial untuk mewujudkan
kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, kemerdekaan
dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia merdeka
yang berdaulat dan sempurna.”

Adapun kedaulatan RIS dilakukan oleh pemerintah bersama-sama de-
ngan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat yang merupakan Parlemen
RIS. Perbedaan antara RIS dan Republik Indonesia terdapat pada lem-
baga negaranya, yakni adanya Senat yang mewakili negara bagian atau
federal, yang sifatnya berbeda dengan utusan daerah yang mewakili pro-
vinsi, seperti yang terdapat pada lembaga Republik Indonesia di masa
kini.

Terlepas dari segala macam kelemahan yang ada pada hasil kesepakat-
an KMB, secara politis pihak Indonesia memperoleh keuntungan cukup
besar dalam kerangka urusan-urusan luar negeri, termasuk masalah hu-
bungan internasional. Kesempatan melakukan hubungan internasional
dan juga pengakuan terhadap eksistensi Republik Indonesia sebagai ne-
gara merdeka dan berdaulat semakin terbuka. Dan mudah pula untuk
menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia menjadi
anggota ke-60 lembaga dunia itu sejak 28 September 1950.

Secara ketatanegaraan dalam negeri, Dewan Perwakilan Rakyat RIS
(DPR-RIS) mewakili seluruh rakyat Indonesia. Jumlah total wakil rakyat
yang duduk dalam lembaga ini adalah 150 orang, yang terdiri dari 50
orang mewakili berbagai daerah di negara bagian Republik Indonesia-
Yogya; dan 100 orang dari daerah-daerah selebihnya. Menurut Pasal 109

dpr.go.id 91