Page 95 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN
P. 95
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
Dalam realitanya persetujuan KNIP terhadap hasil KMB berupa maklu-
mat dan dua buah undang-undang. Kedua undang-undang itu sifatnya
unik karena dalam proses pembentukannya tidak dilakukan seperti bia-
sanya, yaitu oleh pemerintah bersama-sama Badan Pekerja KNIP, mela-
inkan hasil kerja sama antara pemerintah dan KNIP.
Adapun Maklumat Presiden Republik Indonesia dan KNIP pada 14 De-
sember 1949 berbunyi sebagai berikut:
1. Hanyalah negara Republik Indonesia Serikat yang diakui merdeka
berdaulat sepenuh-penuhnya atas seluruh daerah.
2. Bahwa segala alat perlengkapan RI yang diperlukan untuk menegak-
kan dan menyempurnakan Republik Indonesia Serikat yang merdeka
dan berdaulat, disumbangkan kepada Republik Indonesia Serikat.
Adapun kedua undang-undang diumumkan pada tanggal yang sama
sebagai Undang-Undang Nomor 10 dan Nomor 11/1949, masing-masing
mengesahkan:
1. Induk Persetujuan Bersama-sama rancangan persetujuan dan se-
gala pertukaran surat-menyurat mengenai penyerahan kedaulatan
oleh kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat.
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat.
Selain menyetujui hasil KMB, KNIP mengambil pula beberapa keputus-
an, antara lain:
a. Menentukan tiga calon anggota Senat RIS.
b. Menentukan cara penunjukan 50 anggota DPR-RIS yang merupa-
kan utusan dari Republik Indonesia-Yogya.
c. Memilih Prawoto Mangkusasmito sebagai Wakil Ketua KNIP.
Sejak proses meratifikasi hasil KMB itu berjalan, pada November diben-
tuk pula Panitia Persiapan Nasional (PPN), yang berfungsi untuk mela-
kukan pemilihan Presiden RIS, menunjuk formatur kabinet yang nantinya
akan menerima penyerahan kedaulatan dari Belanda. Terpilih sebagai
Ketua PPN adalah Mr. Mohammad Roem dari Republik Indonesia de-
ngan Ida Anak Agung Gde Agung dari NIT sebagai wakil. Jumlah ang-
gota PPN adalah 31 orang, yang terdiri dari 15 orang wakil RI dan 16 dari
BFO. Sebagian besar anggota PPN merupakan mantan anggota delega-
si RI-BFO di KMB.
88
