Page 87 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN
P. 87
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
Agresi Militer Belanda II, yang dimulai pada 19 Desember 1948, mem-
buat pemerintahan RI di Yogyakarta tidak berfungsi. Belanda mena-
han para petinggi RI yang berada di ibu kota Yogyakarta, termasuk
Presiden Soekarno, Wakil Presiden merangkap PM Hatta, dan juga
Ketua BP KNIP Mr. Assaat. Untuk meneruskan pemerintahan, RI me-
ngirimkan telegram kepada pejabat-pejabat RI yang sedang berada di
Bukit Tinggi, Sumatera Barat, untuk menjalankan Pemerintahan Daru-
rat Republik Indonesia (PDRI) di bawah pimpinan Menteri Kemakmur-
an RI Syafruddin Prawiranegara.
Konsolidasi para diplomat dan pemimpin-pemimpin RI dilakukan, ter-
masuk Mr. Mohammad Rum dan delegasi RI di PBB, PM Hatta di pe-
Sidang Pleno KNIP ke-6 di nahanan di Bangka, dan Pejabat Presiden Syafruddin Prawiranegara di
Sitihinggil, Yogyakarta. PM Hatta
memberikan keterangan di depan Bukittinggi guna mendesak pemimpin-pemimpin internasional untuk
Sidang KNIP.
mengambil sikap terhadap tindakan Belanda kepada RI. Hasilnya, 7
(sumber : ANRI-IPPHOS No. 1423 Mei 1949, lima bulan setelah agresi Belanda ke Yogyakarta, tercapailah
14 Desember 1949)
Persetujuan Rum-Royen.
Para pemimpin RI segera dibebaskan oleh Belanda, sedangkan peme-
rintahan dikembalikan kepada PM Hatta dari PDRI. Dalam sejarah BP
KNIP, periode ini adalah fase eksistensinya yang terakhir. Tantangan BP
KNIP pada saat itu adalah untuk menemukan cara yang tepat dalam me-
redam gejolak yang timbul setelah Agresi Militer Belanda II, serta mem-
persiapkan pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS).
80
