Page 86 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN
P. 86
DARI VOLKSRAAD
KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT (1917-1949)
Anggota Dewan Pemerintahan Daerah (DPD) dipilih oleh dan dari ang-
gota DPRD. Ketua dan wakil ketua DPRD tidak boleh duduk dalam ba-
dan DPD, sebab DPD bertanggung jawab kepada DPRD sebagai cole-
giaan bestuur (pemerintahan bersama).
Daerah Istimewa (DI) susunannya sama dengan susunan daerah biasa, Para Peninjau sedang mengikuti
jalannya Sidang KNIP ke-5, 1947.
begitu juga dengan tingkatannya. Keistimewaan dari DI terletak pada (sumber : ANRI-IPPHOS, No. 446
pengangkatan kepala daerahnya yang dilakukan oleh presiden, diang- Februari-Maret 1947)
kat dari orang-orang keturunan raja-raja di daerah yang bersangkutan
sebelum zaman RI dan masih menguasai daerah itu. Dengan bentuk-
an Daerah Istimewa, seorang raja atau sultan dapat terus memerintah
daerahnya, walaupun kekuasaannya terbatas di bawah presiden, dan
raja atau sultan itu harus mendengar suara dari DPRD. Ini mencer-
minkan penghormatan kepada hak-hak kepala daerah tradisional dan
juga pengakuan BP KNIP terhadap perjuangan mereka dalam revolusi
Indonesia.
dpr.go.id 79
