Page 81 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

1. Sebelum terbentuknya RIS, Belandalah yang berkuasa atas selu-
ruh daerah Hindia-Belanda, dan karena itu RI harus menghentikan
segala hubungannya dengan luar negeri;

2. Untuk keperluan keamanan dan ketertiban, pihak Belanda meng-
hendaki diadakannya pasukan keamanan bersama dalam wilayah
RI, termasuk daerah-daerah republik yang memerlukan bantuan
Belanda;

3. Belanda menghendaki adanya dan dipertahankannya suatu ikat-
an kenegaraan (Staatsverbond) yang abadi antara Nederland dan
Indonesia. Indonesia akan tetap berbentuk federasi;

4. Antara Republik Indonesia dan Belanda dibentuk pemerintahan ad
interim bersama;

5. Mengeluarkan uang bersama Belanda dan mendirikan lembaga
devisa bersama;
6. Republik Indonesia harus mengirimkan beras untuk rakyat di dae-
rah-daerah yang diduduki Belanda;

7. Menyelenggarakan pemilikan bersama atas impor dan ekspor.

Bagi pihak Indonesia, permintaan Belanda ini tidak dapat diterima.
Sebab, berdasarkan aide-memoire ini, Indonesia seolah “diminta”
masuk secara sukarela kembali dalam naungan Pemerintah Kolonial
Hindia-Belanda. Bahkan, poin ketiga aide-memoire ini sudah menya-
lahi pokok persetujuan dalam Perjanjian Linggarjati, yang baru dirati-
fikasi oleh KNIP pada 5 Maret 1947. Dalam Perjanjian Linggarjati, Uni
Indonesia-Belanda yang akan dibentuk dapat memberikan hak kepada
RI untuk memiliki kepala negara sendiri. Uni Indonesia-Belanda akan
dikepalai oleh Raja/Ratu Belanda, yang bertindak sebagai “supervisor/
pengawas”.

Untuk menghindari perang dengan Belanda, PM Syahrir mengajukan
konsesi kepada Belanda, yaitu pengakuan kedaulatan Belanda atas
Indonesia selama masa peralihan, suatu hal yang sesungguhnya di-
kecam oleh partai-partai dan juga BP KNIP. Kabinet Syahrir akhirnya
jatuh pada 26 Juni 1947 karena tekanan yang luar biasa terkait dengan
konsesinya kepada Belanda. Kabinet Amir Syarifuddin (Fraksi PKI),
yang menggantikan Kabinet Syahrir, juga kesulitan dalam menjawab
aide-memoire Belanda itu.

74