Page 80 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

DARI VOLKSRAAD
KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT (1917-1949)

Surat kabar harian Pandji Rakjat memberitakan mengenai penerimaan
sidang KNIP terhadap Perjanjian Linggarjati secara padat dan jelas, se-
bagai berikut:

Pada hari terachir sidang pleno KNIP di
Malang tanggal 5 Maret 1947, semoea
partai
Apabila dilihat dari

(kecuali Masyumi dan PNI) menetap- kacamata para
kan mosi berisi pernyataan percaya
dan mufakat terhadap sikap pemerin- perwakilan di meja
tah, termasoek dalam hal peroendingan perundingan, Agresi
dengan pihak Belanda (terkait naskah
Perjanjian Linggarjati).” Militer Belanda I
adalah satu dari

Namun, dalam perkembangannya, Agresi Mili- banyak konsekuensi
ter Belanda I yang dilancarkan pada 21 Juli 1947 dari penolakan
membuat pemerintah RI membatalkan ratifikasi
Perjanjian Linggarjati. Sejak saat itu, dalam situ- Pemerintah Indonesia
asi yang semakin tidak menentu di masa revolu- atas aide-memoire
si, Sidang Pleno KNIP juga tidak bisa lagi diada-
kan hingga 1949 di Yogyakarta. (nota diplomatik)
yang diajukan oleh Lt.

Agresi Militer Belanda I (atau “aksi polisionil” Gubernur Jenderal H.J.
menurut sumber Belanda) ke daerah-daerah
Republik Indonesia di Jawa dan Sumatera. Se- van Mook pada Mei 1947.
rangan ini didukung oleh tentara Belanda de-
ngan alat-alat persenjataan modern, serta pi-
hak Indonesia yang pro terhadap kembalinya
Belanda ke Tanah Air, karena sebagian dari
mereka adalah lulusan Koninklijk Nederlan-
dsch-Indische Leger (KNIL) atau Tentara Kerajaan Hindia-Belanda.
Walaupun begitu, perlawanan rakyat Indonesia terhadap serangan
Belanda begitu gigih di berbagai front pertempuran.

Apabila dilihat dari kacamata para perwakilan di meja perundingan,
Agresi Militer Belanda I adalah satu dari banyak konsekuensi dari pe-
nolakan Pemerintah Indonesia atas aide-memoire (nota diplomatik)
yang diajukan oleh Lt. Gubernur Jenderal H.J. van Mook pada Mei 1947.
Isi dari aide-memoire ini adalah:

dpr.go.id 73