Page 75 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Sebelum periode BP KNIP aktif di Purworejo, masalah pencatatan
dan pengarsipan dokumen-dokumen KNIP masih bersifat sederhana.
Pembahasan dalam rapat-rapat BP KNIP hanya dicatat secara ringkas,
terutama mengenai hasil rapatnya. Perubahan terjadi setelah BP KNIP
bekerja di Purworejo, di mana notulensi dicatat
secara lebih terperinci dan sistematis. Hal ini
sejalan dengan kegiatan BP KNIP yang diada-
Selain mengerjakan kan secara lebih teratur.

fungsi legislatif, Sistem “sidang”, yaitu serangkaian rapat yang
Kepanitiaan BP KNIP dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu,
semakin baik pelaksanaannya sejak BP KNIP
juga berfungsi untuk bertugas di Purworejo. Dalam sidang, BP KNIP

melakukan pengawasan juga kerap memberlakukan “masa reses”, yaitu
periode saat para anggota menghentikan se-
atas kinerja pemerintah. mentara pembahasan dalam sidang. Namun,

Secara umum, fungsi- karena masalah keamanan, diperlukan waktu
yang cukup panjang hingga akhirnya BP KNIP
fungsi ini dijalankan dapat lebih membuka diri kepada pers. Barulah
oleh BP KNIP dengan pada akhir 1946, rapat-rapat BP KNIP dihadiri

membagi anggota BP oleh perwakilan wartawan.

ke dalam kepanitiaan- Selain mengerjakan fungsi legislatif, BP KNIP

kepanitiaan yang lebih juga berfungsi untuk melakukan pengawa-
san atas kinerja pemerintah. Secara umum,
kecil. fungsi-fungsi ini dijalankan oleh BP KNIP de-
ngan membagi anggota BP ke dalam kepaniti-
aan-kepanitiaan yang lebih kecil. Kepanitiaan ini
bertugas membahas suatu permasalahan yang
menjadi tanggung jawabnya, yang kemudian
hasilnya dibicarakan dalam Rapat Pleno BP KNIP dengan mekanisme
“tanya-jawab”, yang akan menghasilkan suatu mosi dari BP KNIP.

Pihak pemerintah juga menunjuk perwakilan yang diberi tugas men-
jawab atau memberikan keterangan dalam sidang-sidang BP KNIP.
Mengacu kepada tugasnya sebagai lembaga yang terlibat dalam pro-
ses keluarnya undang-undang, BP KNIP memiliki panitia-panitia yang
memfokuskan diri pada pembahasan undang-undang yang dibicara-
kan bersama dengan menteri negara terkait. Dalam kaitannya dengan
rumah tangga internalnya, BP KNIP memiliki panitia rumah tangga
yang mengatur perihal surat-menyurat.

68