Page 71 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

berkolaborasi dengan Presiden dalam menetapkan GBHN; dan (2) Ber-
sama-sama Presiden menetapkan UU. Penjelasan pertama merupakan
tugas MPR, sedangkan penjelasan kedua merupakan tugas DPR.

Penjelasan itu juga menyebutkan bahwa BP yang bertugas atas nama
KNIP tidak lagi mengurus pekerjaan eksekutif. Kekuasaan BP akan
berakhir setelah terbentuknya MPR dan DPR. Penjabaran tugas yang
dibuat berdasar Maklumat Wakil Presiden No.
X itu kemudian mengubah secara drastis mak-
na pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945.

Kekuasaan KNIP Dengan maklumat itu, kekuasaan Presiden

yang sehari-hari dikurangi, sementara kekuasaan KNIP yang
dilaksanakan oleh Badan sehari-hari dilaksanakan oleh BP berubah,
dari yang semula pembantu Presiden menjadi
pekerja berubah, dari badan tersendiri yang mempunyai kekuasaan

yang semula pembantu legislatif. Maklumat No. X, yang kelahirannya
didorong oleh Sidang Pleno I KNIP, telah men-
Presiden menjadi jadikan KNIP sebagai akar kelahiran MPR dan

badan tersendiri yang BP cikal bakal dari DPR.
mempunyai kekuasaan Siapa yang akan memimpin BP, yang sekaligus

legislatif. memimpin KNIP? Sidang hari kedua yang ber-
langsung pada 17 Oktober 1945 mendengarkan
laporan formatur yang diberi tugas membentuk
komposisi dan personalia BP. Jumlah anggota
BP adalah 15 orang, antara lain:

• Ketua: Sutan Syahrir

• Wakil Ketua: Amir Syarifuddin

• Sekretaris: Suwandi

Melalui BP, pada 30 Oktober 1945, ketika Soekarno-Hatta dan Amir
Syarifuddin sedang berada di Surabaya untuk menengahi pertikai-
an antara rakyat Surabaya dan Sekutu, mereka mengusulkan kepada
pemerintah agar rakyat dapat diberi kesempatan mendirikan partai
politik. Konsiderans yang diajukan dalam usul BP adalah karena ke-
merdekaan bersidang dan berkumpul dijamin oleh UUD 1945.

Usul BP ini langsung dijawab. Pada 3 November 1945 keluarlah maklu-
mat pemerintah yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Hatta, yang

64