Page 70 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

DARI VOLKSRAAD
KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT (1917-1949)

maka jalan satu-satunya untuk memperbaikinya adalah menegakkan
demokrasi.

Untuk mengatasi berbagai kritik, pemerintah pada 5 Oktober 1945 me-
ngeluarkan pengumuman bahwa persiapan-persiapan untuk meng-
adakan pemilihan umum (pemilu) telah dilaksanakan. Ini merupakan
kabar pertama tentang akan diadakannya pemilu.

Adanya pengumuman pemerintah tentang akan
diadakannya pemilu tidak mengurangi keingin-
an untuk memfungsikan badan itu sesuai de-
ngan asasnya. Dua hari setelah pengumuman Untuk mengatasi
itu, yakni pada 7 Oktober 1945, muncul sebuah berbagai kritik,
referendum dalam KNIP. Referendum itu di-
sponsori oleh 50 anggota KNIP yang mendesak pemerintah pada
Presiden untuk memakai kekuasaan istimewa- 5 Oktober 1945
nya agar membentuk MPR dengan segera, agar
anggota-anggota KNIP dapat dianggap sebagai mengeluarkan
anggota MPR. pengumuman bahwa

Referendum inilah yang menyebabkan diada- persiapan-persiapan
kannya Sidang Pleno I KNIP di Jakarta pada untuk mengadakan
16-17 Oktober 1945, sekitar sembilan hari sejak
referendum itu diajukan. Sidang Pleno I KNIP di- pemilihan umum
adakan di Gedung Balai Muslimin Kramat. (pemilu) telah

Pada waktu membicarakan soal referendum dilaksanakan.
itu, Amir Syarifuddin mengatakan karena situ-
asi yang sangat genting dengan mendaratnya
Sekutu, besar kemungkinan para anggota tidak
akan bisa hadir dalam setiap rapat yang dia-
dakan KNIP. Selain itu, KNIP yang begitu besar dan dengan anggota
yang begitu banyak akan sukar mengambil keputusan-keputusan ce-
pat, maka ia mengusulkan agar dibentuk sebuah “working committee”
atau badan pekerja, yang untuk sementara waktu dapat diberikan tu-
gas-tugas legislatif. Amir mencontoh badan pekerja yang ada pada
Indian National Congress di India. Badan pekerja itu akan bersidang 10
hari sekali, sedangkan KNIP hanya setahun sekali.

Hak dan kewajiban Badan Pekerja itu dijelaskan pada 20 Oktober 1945,
dengan keterangan bahwa kewajiban BP adalah: (1) Turut menetap-
kan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang berarti bahwa BP

dpr.go.id 63